JAKARTA, Bali Berkabar – Memasuki usia ke-58, BPJS Kesehatan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat transformasi penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui peningkatan kualitas layanan, penguatan pendanaan, serta kolaborasi lintas sektor demi mewujudkan akses kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Komitmen tersebut disampaikan dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-58 BPJS Kesehatan yang mengusung tema "Menjaga Harapan Melalui Gotong Royong untuk Sehat Bersama", di Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan perjalanan panjang penyelenggaraan jaminan kesehatan di Indonesia telah melalui berbagai fase transformasi. Berawal dari Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) yang dibentuk pada 15 Juli 1968, kemudian berkembang menjadi Perum Husada Bhakti, PT Askes (Persero), hingga resmi menjadi BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014 sebagai penyelenggara Program JKN.
Menurutnya, selama lebih dari satu dekade penyelenggaraan JKN, program tersebut telah menjadi salah satu program strategis nasional yang memberikan perlindungan kesehatan bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Saat ini jumlah peserta JKN telah mencapai sekitar 285 juta jiwa.
"Selama 58 tahun, penyelenggaraan jaminan kesehatan terus beradaptasi mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Perjalanan tersebut mengantarkan kita pada penyelenggaraan Program JKN yang kini telah memasuki tahun ke-13. Dengan kolaborasi yang semakin kuat, kami optimistis Program JKN dapat mencetak generasi sehat demi Indonesia Emas 2045," ujar Prihati.
Ia menjelaskan, BPJS Kesehatan kini tengah menyusun arah kebijakan organisasi yang berfokus pada keberlanjutan program. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan kualitas layanan, perluasan kepesertaan, transformasi digital, penyederhanaan administrasi, hingga menjaga kesehatan finansial program.
Prihati juga mengungkapkan bahwa rasio klaim Program JKN saat ini telah mencapai 108 persen, yang menunjukkan semakin besarnya tantangan pembiayaan layanan kesehatan. Kendati demikian, BPJS Kesehatan optimistis keberlangsungan program tetap dapat dijaga melalui dukungan regulasi, peningkatan kepatuhan peserta, serta penguatan pendanaan.
"Strategi ke depan diarahkan pada peningkatan kepesertaan, penguatan pendanaan, dan transformasi layanan. Salah satunya dengan mendorong integrasi kepesertaan JKN dalam layanan publik serta memperluas pelayanan non tatap muka berbasis teknologi digital agar masyarakat semakin mudah mengakses layanan," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Dudung Abdurachman, memberikan apresiasi terhadap kontribusi BPJS Kesehatan dalam memperkuat sistem perlindungan sosial nasional melalui Program JKN.
Dalam sambutannya pada Sarasehan HUT ke-58 BPJS Kesehatan, Dudung menyebut Program JKN telah menjadi salah satu pilar penting pembangunan kesehatan nasional yang sejalan dengan visi pembangunan pemerintah dan Asta Cita Presiden.
Ia juga mengapresiasi sejumlah inovasi BPJS Kesehatan yang mendukung program prioritas pemerintah, seperti pemantauan kesehatan siswa dan petugas SPPG melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemeriksaan kesehatan di sekolah rakyat, pengembangan Desa Sehat JKN bersama Koperasi Desa Merah Putih, serta Program JKN 3T melalui kerja sama dengan kapal bantu rumah sakit TNI AL dan pengiriman tenaga kesehatan ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.
Meski demikian, Dudung mengingatkan masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi bersama, di antaranya keberlanjutan pendanaan jaminan sosial, peningkatan kepatuhan peserta, serta penguatan sinergi antara pemerintah, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, dan masyarakat.
"Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar Program JKN terus berkelanjutan dan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang semakin berkualitas bagi masyarakat Indonesia," tegasnya.
Pada puncak peringatan HUT ke-58, BPJS Kesehatan juga mencatatkan capaian penting dengan meraih Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001 untuk fungsi Pengadaan dan Investasi, serta Sertifikasi Sistem Manajemen Kepatuhan ISO 37301. Pencapaian tersebut menjadi bagian dari komitmen BPJS Kesehatan dalam memperkuat tata kelola organisasi yang transparan, berintegritas, dan akuntabel demi meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Program JKN. (Sdn)
Social Header