Buleleng - baliberkabar id | Suara mesin yang menderu tanpa henti, getaran yang mengusik kenyamanan, dan asap tebal dari pembangkit listrik akhirnya memicu aksi nyata warga Desa Pemaron, Kabupaten Buleleng.
Sebanyak 16 warga yang mewakili warga sekitar yang mengaku terdampak langsung oleh aktivitas PLTD/PLTGU Pemaron, menggelar audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng, untuk menyuarakan tuntutan yang mereka sebut sebagai "perjuangan hak hidup layak." Kamis (8/5/ 2025).
Audiensi yang sedianya digelar bersama Bupati Buleleng terpaksa hanya diterima oleh Kepala Satpol PP, I Gede Arya Suardana, A.P., M.M., lantaran Bupati dan Wakil Bupati tengah berada di Jakarta. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Satpol PP Buleleng ini diinisiasi oleh Forum Komunikasi Komunitas Lingkungan (Forkom Link) Buleleng, dipimpin langsung oleh Sekretaris Forkom, Made Budiasa, dan Ketua Forkom, Nyoman Tirtawan, sebagai juru bicara warga.
Dalam forum tersebut, warga mengungkapkan berbagai dampak serius akibat operasional PLTD Pemaron. Mereka mengaku mengalami gangguan tidur, stres berkepanjangan, serta dampak kesehatan seperti gangguan pernapasan (Hispa). Bahkan, warga menyebut suara dan getaran dari pembangkit telah memengaruhi tumbuh kembang anak-anak, kenyamanan ibu hamil, serta menurunkan daya tarik wisata di kawasan tersebut.
"Kami sudah tak bisa tidur dengan tenang. Anak-anak kami gelisah, hotel-hotel terganggu. Ini bukan sekadar keluhan, ini krisis hidup warga," tegas Nyoman Tirtawan dalam pertemuan tersebut.
Dalam dokumen petisi yang disampaikan, warga menyampaikan sejumlah tuntutan tegas, antara lain:
Penghentian total operasional PLTD/PLTGU Pemaron secepatnya.
Pemeriksaan kesehatan massal bagi warga terdampak, khususnya pendengaran dan pernapasan.
Kompensasi berupa listrik gratis sejak April 2025 dan uang tunai Rp20 juta per bulan jika operasi tetap berjalan.
Relokasi warga ke hotel jika tidak ada solusi, atau pembelian aset tanah dan rumah warga dalam radius 1 km dari pembangkit.
Kepala Satpol PP Kabupaten Buleleng, I Gede Arya Suardana, mengakui telah mengirim tim ke lapangan sebelumnya dan membenarkan adanya gangguan kebisingan serta getaran dari operasional PLTD Pemaron.
Ia menyatakan bahwa pemerintah akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait dan memfasilitasi pertemuan lanjutan antara warga dan manajemen PLTD/PLTGU Pemaron.
“Kami dengarkan semua yang disampaikan warga. Laporan akan kami teruskan dan kami upayakan langkah mediasi serta penanganan teknis,” ujarnya.
Sebelum audiensi, warga berkumpul di Taman Kota Singaraja untuk menerima arahan dari inisiator aksi, Made Budiasa. Meski jumlahnya hanya 16 orang, aksi ini menjadi sinyal bahwa keresahan terhadap PLTD Pemaron tidak bisa lagi diabaikan.
Audiensi berakhir pukul 14.25 WITA dalam keadaan aman dan tertib, namun tuntutan warga menjadi alarm keras bagi pemerintah dan pengelola pembangkit agar segera bertindak sebelum gelombang protes meluas. (Smty)
Social Header