Denpasar, baliberkabar.id — Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa pengembangan pariwisata di Pulau Dewata harus berjalan selaras dengan kepentingan masyarakat lokal. Penegasan ini disampaikan menyusul persoalan akses jalan warga Desa Ungasan, Kabupaten Badung, yang disebut terhalang oleh pembangunan tembok di kawasan wisata Garuda Wisnu Kencana (GWK).
Koster menilai, penyelesaian masalah semacam ini sebaiknya mengedepankan cara kultural dan pendekatan kemasyarakatan, bukan hanya berpegang pada aturan tertulis.
“Harus memakai cara kultural, cara kemasyarakatan. Jangan hanya terpaku pada aturan tertulis,” ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (29/9/2025).
Menurut Gubernur, jalur yang dipersoalkan merupakan akses vital dan menjadi satu-satunya jalan penghubung yang selama ini digunakan masyarakat setempat. Karena itu, ia meminta manajemen GWK mempertimbangkan kebutuhan warga dan tidak menjadikan pembangunan pariwisata sebagai alasan membatasi hak masyarakat.
“Pariwisata tidak boleh menjadi eksklusif hingga mengorbankan kepentingan warga sekitar. GWK sebaiknya merangkul lingkungan masyarakat, bukan menjadikannya musuh. Pariwisata harus memberi manfaat, bukan menimbulkan masalah,” tegasnya.
Koster menambahkan, keberadaan masyarakat sekitar seharusnya dipandang sebagai kekuatan penopang industri pariwisata Bali. Ia menilai, keterlibatan aktif warga akan menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara pengelola destinasi wisata dan komunitas lokal, sekaligus menjaga citra Bali sebagai destinasi wisata dunia yang berlandaskan budaya.
Pemerintah Provinsi Bali, kata Koster, siap memfasilitasi komunikasi antara pihak pengelola GWK dan warga Desa Ungasan agar ditemukan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. “Keharmonisan antara sektor pariwisata dan masyarakat lokal adalah kunci agar Bali tetap menjadi destinasi unggulan dunia,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen GWK belum memberikan keterangan resmi terkait langkah yang akan diambil menyikapi imbauan Gubernur Bali.
Kilas Balik GWK: Dari Simbol Budaya ke Pengelolaan Swasta
Gagasan pembangunan patung Garuda Wisnu Kencana muncul awal 1990-an oleh seniman I Nyoman Nuarta, dengan dukungan sejumlah tokoh budaya dan pemerintah Bali. Pembangunan dimulai 1993 di lahan bekas tambang kapur Ungasan seluas sekitar 60 hektare. Krisis moneter 1997/1998 membuat proyek sempat terhenti, dan kawasan kemudian difungsikan sebagai taman budaya.
Memasuki awal 2000-an, penyelesaian proyek patung raksasa setinggi 121 meter ini dilanjutkan dengan dukungan investor swasta. Perusahaan pengembang nasional PT Alam Sutera Realty Tbk, yang berbasis di luar Bali, menjadi mitra strategis untuk mendanai tahap akhir. Patung GWK akhirnya diresmikan Presiden Joko Widodo pada 22 September 2018 dan menjadi salah satu patung tertinggi di dunia.
Seiring berjalannya waktu, status kepemilikan yang dikelola melalui skema kerja sama dengan pihak swasta menimbulkan perdebatan di kalangan warganet dan aktivis budaya. Sebagian kritik di media sosial menilai GWK kini lebih identik sebagai aset investasi komersial ketimbang ikon kebanggaan kultural murni warga Bali.
Para pengamat menilai kondisi ini merupakan konsekuensi dari model pendanaan besar-besaran yang memang memerlukan keterlibatan investor nasional. Namun demikian, pengelolaan secara profesional dinilai tetap penting agar keseimbangan antara kepentingan bisnis dan pelestarian identitas budaya Bali dapat terjaga. (Smty)
Social Header