Kapal Pesiar Untungkan Negara, Kapal Barang Terdesak, Tenaga Kerja di Celukan Bawang Mengeluh

Taufikur Rahman, SH, MM, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Celukan Bawang.

BULELENG, Baliberkabar.id – Kehadiran kapal pesiar di Pelabuhan Celukan Bawang, Kabupaten Buleleng, Bali, membawa dampak ganda. Di satu sisi, kapal pesiar memberikan keuntungan bagi negara melalui sektor pariwisata dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun di sisi lain, aktivitas kapal barang serta tenaga kerja bongkar muat justru mengalami tekanan akibat keterbatasan fasilitas pelabuhan.

Kondisi tersebut disampaikan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Celukan Bawang, Taufikur Rahman, SH, MM pada Kamis, (1/1/2026) Sore.

Menurut Taufikur Rahman, setiap kapal pesiar yang sandar wajib diperlakukan sesuai standar internasional karena penumpangnya dikategorikan sebagai tamu negara. Oleh karena itu, meskipun fasilitas pelabuhan belum sepenuhnya mendukung, pelayanan tetap harus diberikan secara maksimal.

“Penumpang kapal pesiar itu tamu negara. Mau tidak mau, meskipun fasilitas kita belum sepenuhnya memadai, kita tetap wajib menyambut sesuai standar operasional prosedur internasional,” ujarnya.

Konsekuensinya, setiap kali kapal pesiar sandar, seluruh aktivitas bongkar muat kapal barang harus dihentikan sementara. Penghentian tersebut dilakukan demi menjamin keamanan, kenyamanan, dan kelancaran pelayanan penumpang kapal pesiar.

Dari sisi manfaat, sandarnya kapal pesiar dinilai memberikan kontribusi besar bagi negara dan daerah. Aktivitas pariwisata meningkat, pelaku UMKM ikut bergerak, dan negara memperoleh PNBP dengan nilai yang signifikan.

“Untuk satu kapal pesiar saja, PNBP yang masuk bisa mencapai ratusan juta rupiah. Itu belum termasuk kontribusi dari penyedia jasa dan sarana prasarana pendukung lainnya,” jelas Taufikur Rahman.

Pelabuhan Celukan Bawang sendiri mulai menerima kapal pesiar sejak 2013. Namun sejak awal pembangunannya, pelabuhan ini dirancang sebagai pelabuhan kargo, bukan pelabuhan penumpang.

Keterbatasan sarana dan prasarana menjadi persoalan mendasar yang hingga kini belum sepenuhnya teratasi. Terminal penumpang kapal pesiar baru mulai dibangun pada 2025 dengan progres sekitar 40 persen. Sejumlah fasilitas pendukung seperti trestle, area clearance, dan fasilitas penunjang lainnya masih bersifat sementara.

“Celukan Bawang dari awal adalah pelabuhan kargo. Bukan pelabuhan kapal pesiar. Di situlah muncul benturan kepentingan,” katanya.

Penggunaan satu dermaga untuk dua fungsi berbeda, yakni kapal barang dan kapal pesiar, dinilai menjadi sumber persoalan utama dalam operasional pelabuhan.

Penyambutan bagi para wisatawan yang baru tiba dari kapal pesiar.

Dampak paling nyata dirasakan oleh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) atau tenaga kerja pelabuhan yang tergabung dalam DNPB. Saat kapal pesiar sandar, para pekerja ini praktis tidak dapat bekerja.

“Ini keluhan utama tenaga kerja pelabuhan. Setiap kapal pesiar sandar, TKBM tidak bekerja sama sekali,” ungkap Taufikur Rahman.

Pada Desember 2025 lalu, kapal pesiar tercatat bersandar lima kali, yakni pada 4, 17, 19, 24, dan 31 Desember. Akibatnya, TKBM kehilangan penghasilan di akhir tahun yang biasanya menjadi periode paling sibuk.

Tekanan juga dirasakan oleh pemilik kapal barang. Setiap kali kapal pesiar sandar, kapal kargo harus keluar dari dermaga untuk memberi ruang. Proses keluar-masuk tersebut membutuhkan jasa pandu dan tunda yang seluruh biayanya ditanggung oleh pemilik kapal barang.

“Biaya operasional bertambah, mulai dari BBM, air, ransum, sampai jasa pandu dan tunda. Ini membuat biaya logistik membengkak,” jelasnya.

Kondisi tersebut mendorong pemilik kapal mencari alternatif pelabuhan lain. Taufikur Rahman mengungkapkan, peralihan bongkar muat ke Pelabuhan Banyuwangi bukan lagi sekadar potensi, melainkan sudah terjadi.

“Saya khawatir kapal kargo pindah ke Banyuwangi, dan itu sudah terbukti. Sekitar 50 persen kapal barang yang sebelumnya bongkar muat di Celukan Bawang sekarang beralih ke Banyuwangi,” ujarnya.

Menurutnya, pemilik kapal mempertimbangkan kepastian operasional dan efisiensi biaya. Meski harus menanggung biaya penyeberangan dari Banyuwangi ke Bali, secara keseluruhan biaya dinilai lebih terkendali dibandingkan harus keluar-masuk dermaga di Celukan Bawang saat kapal pesiar sandar.

“Pemilik kapal menghitung cost. Ketika ada kapal pesiar, kapal barang harus keluar dermaga dan biayanya besar. Di Banyuwangi memang ada biaya penyeberangan, tapi secara keseluruhan dianggap lebih pasti dan lebih efisien,” katanya.

KSOP Celukan Bawang menegaskan tidak ingin fungsi utama pelabuhan sebagai pelabuhan kargo hilang. Saat ini, pengembangan pelabuhan masih menunggu pengesahan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) dari Kementerian Perhubungan.

“Kami tidak ingin mengubah fungsi utama Celukan Bawang sebagai pelabuhan kargo. Harapannya, ke depan ada fasilitas khusus kapal pesiar, sehingga kapal barang dan kapal pesiar bisa berjalan bersamaan,” tegas Taufikur Rahman.

Ia menambahkan, kapal pesiar bersifat tidak rutin dan tidak konstan, sementara kapal barang merupakan denyut ekonomi harian masyarakat di empat desa penyangga pelabuhan. “Kapal pesiar memang penting dan menguntungkan negara, tetapi jangan sampai yang pokok justru tertekan,” pungkasnya. (Smty)