BULELENG, Baliberkabar.id – Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Kominfosanti) mulai bersiap menghadapi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2026. Tahapan penilaian mandiri dijadwalkan berlangsung mulai 27 April hingga 31 Mei 2026.
Kepala Dinas Kominfosanti Buleleng, Made Suharta, bersama jajaran mengikuti kick-off pelaksanaan EPSS secara virtual pada Selasa (7/4/2026). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) RI sebagai bagian dari penguatan tata kelola data sektoral di tingkat pusat dan daerah.
Kasubdit Evaluasi Penyelenggaraan Statistik BPS RI, Rocky Gunung Hasudungan, dalam arahannya menekankan pentingnya kualitas data statistik pemerintah sebagai fondasi perumusan kebijakan yang akurat dan berbasis bukti (evidence-based policy).
Menurut Rocky, EPSS tidak sekadar menjadi instrumen penilaian, tetapi juga sarana pembinaan berkelanjutan terhadap penyelenggaraan statistik sektoral di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Evaluasi ini mencakup sejumlah tahapan, mulai dari penilaian mandiri, verifikasi dokumen, intervensi pembinaan, visitasi, hingga penetapan hasil akhir melalui pleno.
“EPSS 2026 dilaksanakan mengacu pada Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2022. Ini menjadi kerangka baku dalam mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di instansi pemerintah,” ujarnya.
Ia menambahkan, batas akhir pengunggahan Surat Keputusan Tim Penilai Internal (TPI) ditetapkan pada 26 April 2026, sebagai prasyarat untuk mengikuti tahapan evaluasi selanjutnya.
Dalam konteks substansi, EPSS tahun ini juga diarahkan untuk menangkap dinamika baru dalam perekonomian dan pembangunan. BPS menyoroti perlunya penguatan data pada sektor ekonomi digital, ekonomi hijau atau lingkungan, serta ekonomi kreatif yang kian berkembang.
Selain itu, terdapat delapan isu strategis yang menjadi perhatian dalam evaluasi, antara lain perubahan pola konsumsi masyarakat, dampak lanjutan pandemi Covid-19, urbanisasi dan dinamika kependudukan, percepatan transformasi digital, inovasi sistem transaksi keuangan, pertumbuhan ekonomi gig dan pasar kerja fleksibel, isu keberlanjutan lingkungan, hingga tekanan ekonomi global.
Di sisi lain, BPS juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi sebagai bagian dari penguatan basis data nasional. Masyarakat diimbau memberikan informasi yang akurat saat dihubungi melalui kanal resmi maupun saat didatangi petugas sensus.
EPSS diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan integrasi data statistik sektoral di daerah, sehingga dapat mendukung proses perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan yang lebih presisi. (Smty)
Social Header