JAKARTA, Baliberkabar.id - Tokoh gereja Papua, Gembala Dr. Ambirek/t G. Socratez Yoman, menyebut ada empat kekuatan yang bikin pemerintah dan TNI-Polri ketar-ketir.
Menurutnya, empat kekuatan itu adalah buku, film, media massa, dan aksi demo. Lewat empat alat ini, isu kekerasan dan kejahatan negara bisa dibongkar dengan data dan fakta yang sulit dibantah.
"Pemerintah dan TNI/Kepolisian Indonesia takut dan merasa tidak berdaya ketika empat kekuatan ini bersuara," tulis Socratez dalam tulisannya, Rabu (20/5/2026).
Ia mengutip ucapan Letjen TNI (Purn.) Kiki Syahnarki: "TNI maupun Pemerintah Indonesia sangat tidak berdaya menghadapi perang opini". Ucapan itu ada di buku _Timor Timur The Untold History_ terbitan Kompas 2013.
Socratez juga mengutip Napoleon Bonaparte: "Saya lebih takut pada pena daripada seribu bayonet musuh".
DPR dan Polisi Sorot Kelompok Kriminal Politik
Tulisan Socratez muncul setelah bukunya _Prabowo Dan Tantangan Penyelesaian Konflik Papua_ direspons DPR dan Kepolisian.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, pada 19 Juli 2025 menyoroti kemunculan Kelompok Kriminal Politik (KKP) di Papua. KKP disebut berbeda dari KKB karena menyerang lewat propaganda ideologis dan digital, bukan senjata.
"KKP menyebarkan pengaruh lewat narasi politik dan intelektual yang menyasar kesadaran generasi muda Papua. Ini jauh lebih berbahaya karena membentuk opini publik dan simpati terhadap gerakan separatis secara sistematis," kata Dave.
Dave menilai pemerintah perlu kontra-propaganda, penguatan literasi digital, pendidikan kebangsaan, dan pembangunan ekonomi yang inklusif. Pendekatan humanis juga penting agar Papua merasa bagian dari NKRI.
Wakapolda Papua Brigjen Faizal Ramadhani yang juga Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz sependapat. Ia bilang KKP menyasar kesadaran intelektual, termasuk mereka yang awalnya tak simpati pada gerakan separatis.
*Kesadaran Publik Dinilai Berubah*
Socratez menilai perlakuan pemerintah dan aparat terhadap orang asli Papua selama 65 tahun terakhir memunculkan perubahan sikap di masyarakat.
Ia menyebut lima poin: pertama, semangat "NKRI harga mati" bergeser ke solidaritas kemanusiaan. Kedua, kecintaan pada TNI bergeser ke tuntutan keadilan dan kesetaraan.
Ketiga, masyarakat Indonesia makin terbuka mendukung perjuangan Papua Barat atas hak politik 1 Desember 1961. Keempat, generasi muda Papua Barat dinilai tak lagi mengenal simbol-simbol Indonesia.
Kelima, Socratez menyebut situasi ini bisa memicu intervensi kemanusiaan PBB jika pemerintah tak berbenah. Ia menyoroti tertutupnya akses bagi Komisioner HAM PBB, wartawan, dan diplomat asing ke Papua Barat.
"Penguasa pemerintah dan TNI telah menciptakan distrust, disobedience, rejection, resistance dari rakyat dan bangsa Papua Barat yang didukung oleh rakyat Indonesia," tulisnya.
Socratez menutup tulisan dengan seruan "Let My People Go". Ia berharap Papua Barat bisa merdeka dan damai di bawah bendera Bintang Kejora.
Social Header