JEMBRANA, Bali Berkabar — Di tengah seremoni peluncuran Program PLTS 100 GWp oleh Presiden Prabowo Subianto, ada cerita lain yang tak kalah penting bagi Bali.

Gubernur Bali Wayan Koster melihat proyek PLTS Gilimanuk bukan sebagai proyek yang tiba-tiba muncul pada 2026. Menurut Koster, arah menuju Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih sudah dirancang sejak 2019.

Karena itu, ketika Presiden Prabowo meluncurkan Program PLTS 100 GWp sekaligus melakukan groundbreaking di Gilimanuk, Selasa (25/8/2026), Koster menempatkan proyek tersebut sebagai momentum untuk mempercepat kebijakan energi bersih Bali.

Koster menyebut kebijakan Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih telah dituangkan melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019.

“Sebetulnya sudah direncanakan sejak tahun 2019 yang lalu, namun belum bisa berjalan optimal karena situasi pada saat itu, yaitu pandemi,” ujar Koster.

Artinya, program PLTS 100 GWp yang diluncurkan Presiden Prabowo tetap merupakan program pemerintah pusat. Namun, Bali memiliki agenda dan kebijakan daerah yang sudah lebih dahulu diarahkan pada pengembangan energi bersih.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengungkapkan bahwa proyek PLTS Gilimanuk berkapasitas 300 MWp mendapat dukungan Gubernur Bali melalui surat rekomendasi, yang kemudian juga memperoleh dukungan dari Kementerian Kehutanan.

Pemprov Bali juga menyatakan siap mendukung penyediaan lahan negara yang tidak produktif untuk memperluas pengembangan PLTS hingga mencapai target 1.000 MWp di Bali.

Dengan demikian, Gilimanuk bukan hanya berbicara tentang pembangunan satu pembangkit listrik.

Proyek 300 MWp di Gilimanuk merupakan bagian dari rencana lebih besar pengembangan PLTS di Bali hingga 1.000 MWp yang dilengkapi sistem penyimpanan energi.

PLN menyebut tahap awal pengembangan di Bali mencapai 1.000 MWp dengan Battery Energy Storage System (BESS) sekitar 3,3 GWh.

Jika terealisasi penuh, perubahan tersebut akan memiliki dampak besar terhadap sistem kelistrikan Bali.

Kementerian ESDM bahkan memperkirakan PLTS 1 GWp dapat mengeliminasi seluruh pembangkit listrik tenaga diesel di Bali.

Bagi Koster, manfaatnya tidak berhenti pada urusan listrik. Ia melihat energi bersih juga berkaitan langsung dengan masa depan pariwisata Bali. Industri pariwisata yang menjadi tulang punggung ekonomi Pulau Dewata membutuhkan lingkungan yang bersih sekaligus pasokan energi yang andal.

Karena itu, pengembangan energi surya dinilai dapat memberikan manfaat sekaligus: memenuhi kebutuhan energi, mengurangi ketergantungan terhadap BBM, serta memperkuat citra Bali sebagai destinasi pariwisata yang berbasis lingkungan.

Koster juga menyatakan Pemprov Bali siap mendukung pemanfaatan lahan negara yang tidak produktif untuk pengembangan PLTS. Bahkan, survei lahan kering disebut dilakukan di sejumlah wilayah, termasuk Buleleng dan Karangasem, untuk mendukung pengembangan kapasitas PLTS pada masa mendatang.

Di sisi lain, proyek Gilimanuk sendiri memiliki kapasitas 300 MWp, dengan BESS 1.000 MWh dan kebutuhan lahan sekitar 321 hektare. Investasinya diperkirakan mencapai Rp9,157 triliun dan ditargetkan mulai beroperasi secara komersial pada 2028.

Maka, posisi Koster dalam proyek ini lebih tepat dibaca sebagai penguat agenda energi bersih Bali dan penghubung kepentingan daerah dengan program strategis pemerintah pusat, bukan sebagai pencetus Program PLTS 100 GWp.

Presiden Prabowo menetapkan target nasional sebesar 100 GWp, sementara Koster berupaya memastikan bahwa agenda besar tersebut turut mendukung transformasi energi di Pulau Dewata.

Dan Gilimanuk menjadi titik temu keduanya. Dari ujung barat Bali, energi surya kini tidak lagi sekadar menjadi pilihan alternatif. Ia sedang dipersiapkan untuk mengambil peran besar dalam sistem kelistrikan Bali sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap BBM. (Smty)