Gubernur Bali Wayan Koster mengikuti rapat koordinasi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait progres program perumahan di Provinsi Bali secara virtual.
DENPASAR, Bali Berkabar — Pemerintah Provinsi Bali bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) diminta mempercepat pelaksanaan program bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hingga akhir September 2026, dari target 4.184 unit program bantuan perumahan di Bali, baru 1.410 unit yang telah masuk dalam Surat Keputusan (SK) penerima bantuan.
Progres tersebut terungkap dalam rapat koordinasi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan agenda pembahasan progres program APBN dan non-APBN Kementerian PKP di Provinsi Bali. Rapat diikuti Gubernur Bali Wayan Koster secara virtual melalui Zoom, Rabu (30/9) malam.
Kepala Balai Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nusa Tenggara I, Lilik Lastantyo Adiarso, mengatakan dukungan Pemerintah Provinsi Bali menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong percepatan program perumahan.
Ia mengapresiasi surat imbauan Gubernur Bali kepada seluruh bupati dan wali kota se-Bali agar ikut mendukung pelaksanaan program tersebut.
Data yang disampaikan menunjukkan adanya peningkatan target bantuan perumahan di Bali. Pada 2025, program tersebut tercatat sebanyak 31 unit. Sementara pada 2026, target meningkat menjadi 4.184 unit.
Namun, realisasi fisik dan administrasinya belum sepenuhnya mengejar target. Sebanyak 387 unit dilaporkan telah rampung 100 persen, sedangkan SK penerima bantuan yang telah terealisasi baru mencapai 1.410 unit.
Dengan waktu pelaksanaan yang tersisa sekitar tiga bulan, pemerintah daerah dan pihak terkait diminta melakukan percepatan agar target program dapat dicapai.
“Terima kasih atas dukungan Pemprov Bali,” ujar Lilik dalam rapat tersebut.
Selain bedah rumah, pemerintah juga menjalankan pembangunan rumah susun. Salah satunya satu tower rumah susun di Denpasar yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pekerja seni. Rusun tersebut memiliki tipe 36 dengan total 60 unit.
Di luar program yang bersumber dari APBN, Kementerian PKP juga mencatat program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah subsidi di Bali. Target penyaluran pada 2026 mencapai 1.114 unit.
Sementara untuk Kredit Program Perumahan (KPP), realisasi di Bali disebut telah mencapai 99,9 persen dengan nilai penyaluran sekitar Rp1,003 triliun.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengapresiasi tingginya penyaluran KUR Perumahan di Bali. Ia menyebut Bali termasuk daerah dengan penyaluran KUR Perumahan yang tinggi, bahkan BPD Bali berada di posisi kedua secara nasional dalam penyaluran program tersebut.
Menurut Maruarar, program itu mendapat respons positif dari masyarakat Bali. Salah satu fasilitas yang ditawarkan adalah suku bunga sebesar 5 persen sejak awal pembiayaan hingga lunas.
Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan capaian Bali tidak hanya terlihat pada sektor KUR Perumahan, tetapi juga pada penyaluran KUR untuk sektor lainnya.
Koster menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas program pembiayaan dan bantuan perumahan yang dinilai membantu masyarakat Bali, khususnya kelompok masyarakat kurang mampu.
“Program ini sangat menolong masyarakat Bali, khususnya yang kurang mampu,” kata Koster.
Koster juga menekankan perlunya percepatan pelaksanaan program bedah rumah. Menurutnya, program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menyelesaikan persoalan kebutuhan hunian masyarakat di Bali.
Kredit Program Perumahan (KPP) merupakan pembiayaan bersubsidi pemerintah yang ditujukan untuk membantu masyarakat memiliki maupun melakukan renovasi rumah.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala Dinas PUPR Perkim Provinsi Bali Nusakti Yasa Weda dan Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Made Aryati. (Hms)
Editor: Gede Sumertayasa, S.H.
Social Header