BINTUNI, BaliBerkabar.id – Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) mulai menyelimuti Kota Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, dalam beberapa hari terakhir.
Jarak pandang di sejumlah ruas jalan bahkan dilaporkan kurang dari satu kilometer. Kabut terlihat di sepanjang jalur pusat kota hingga kawasan SP dan cenderung lebih pekat pada pagi serta sore hari, sehingga mengganggu pandangan pengendara.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Pokja Adat, Eduard Orocomna, S.T. Namun, bagi Eduard, persoalan yang dihadapi masyarakat Teluk Bintuni tidak hanya menyangkut kabut asap.
Di tengah pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2026, ia mempertanyakan sejumlah kebijakan pembangunan, khususnya terkait akses jalan menuju wilayah Moskona serta keberpihakan anggaran kepada masyarakat adat.
Salah satu yang disorot adalah ruas jalan dari Meyado, Moskona Selatan, menuju Moskona Barat.
Eduard menyebut jalan tersebut sebelumnya telah diresmikan dengan prosesi gunting pita. Namun, kondisi di lapangan dinilai belum mencerminkan pembangunan jalan yang tuntas karena akses tersebut belum tembus hingga Moskona Barat. Sejumlah bagian jalan rusak dan terdapat jembatan yang putus.
Persoalan itu, kata Eduard, telah disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni. Namun, ia mempertanyakan mengapa kebutuhan perbaikan jalan tersebut tidak kembali diakomodasi dalam APBD Perubahan 2026.
“Meskipun sudah menyampaikan kepada Pemkab Teluk Bintuni soal kondisi jalan yang hancur, jembatan putus, mereka tidak kasih masuk anggaran dalam sidang perubahan. Ini menjadi pertanyaan, kenapa di APBD Perubahan tidak dikasih masuk terkait jalan dari Meyado Moskona Selatan tembus ke Moskona Barat,” ungkap Eduard, Minggu (5/10/2026).
Ia juga mempertanyakan peran anggota DPRD Teluk Bintuni dari daerah pemilihan Moskona dalam memperjuangkan kebutuhan anggaran tersebut.
“Baru setelah kita dengar hasil sidang perubahan yang dibacakan oleh Bapak Bupati, jalan semua distrik dibangun kecuali dari Moskona Barat ke Moskona Selatan tidak ada. Hal itulah yang menjadi pertanyaan,” tegasnya.
Dana Otsus dan DTI Diminta Menyentuh Kampung
Persoalan berikutnya berkaitan dengan penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI).
Sebagai bagian dari representasi kultural Orang Asli Papua (OAP), Eduard meminta agar anggaran khusus tersebut benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat adat di kampung-kampung.
Ia mengingatkan agar perubahan anggaran tidak hanya memberikan dampak pembangunan di pusat Kota Bintuni.
“Kami menyambut baik APBD Perubahan 2026 untuk kebutuhan mendesak. Namun kami berharap dana khusus, baik Otsus maupun DTI benar-benar tepat sasaran. Jangan sampai pergeseran anggaran di 4 OPD itu hanya dinikmati di kota Bintuni saja,” ujarnya.
Menurut Eduard, masyarakat adat di Moskona, Babo, Aranday, Meyado hingga Wamesa masih menghadapi persoalan mendasar. Di antaranya kondisi jalan yang rusak, kekurangan guru serta keterbatasan obat di puskesmas.
Karena itu, ia meminta Bupati dan DPRD Teluk Bintuni mengevaluasi kembali APBD-P 2026, termasuk mempertimbangkan anggaran untuk ruas jalan Meyado Selatan menuju Moskona Barat.
Investor Diminta Tak Hanya Andalkan APBD Saat Karhutla
Ancaman Karhutla juga menjadi perhatian Eduard. Ia meminta perusahaan dan investor yang beroperasi di Teluk Bintuni ikut mengambil tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Termasuk di antaranya BP Berau Ltd melalui proyek LNG Tangguh serta perusahaan perkebunan kelapa sawit.
Eduard meminta para investor menyediakan peralatan pemadam Karhutla yang memadai di 24 distrik. Menurutnya, keterlibatan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR harus memberikan manfaat nyata bagi keselamatan lingkungan dan masyarakat.
“Kami minta semua investor agar mengadakan alat pemadaman untuk antisipasi Karhutla di 24 distrik. Jangan andalkan pemerintah saja, khususnya Pemkab Teluk Bintuni. Mereka harus punya CSR nyata untuk keselamatan lingkungan. Jangan nanti kalau ada kebakaran, baru panik dan mengandalkan APBD,” tegasnya.
Di tengah kabut asap yang mulai mengganggu jarak pandang, Eduard juga mengimbau masyarakat tidak membakar hutan, lahan maupun sampah.
Ia menilai pencegahan Karhutla harus menjadi tanggung jawab bersama agar dampaknya tidak semakin meluas, terutama terhadap aktivitas dan keselamatan masyarakat.
“Kalau jalan Moskona diperbaiki dan 24 distrik punya alat pemadam dari investor, maka masyarakat adat juga merasa dilindungi. Itu bentuk keadilan,” pungkas Eduard. (DW)
Editor: Gede Sumertayasa, S.H.
Social Header