Kariyasa Adnyana Tekankan Penguatan Early Warning System dan Penanganan Daerah Rawan Bencana di Bali Utara.
BULELENG, Bali Berkabar – Masyarakat Kabupaten Buleleng, Bali, mendapat alokasi bantuan sosial senilai Rp118.203.239.000 melalui sejumlah program pemerintah. Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Sosial (Kemensos) dalam kunjungan kerja reses di Ruang Rapat Kantor Bupati Buleleng, Jumat (9/10/2026).
Kunjungan tersebut dipimpin Anggota DPR RI daerah pemilihan Bali, I Ketut Kariyasa Adnyana, didampingi Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Singgih Januratmoko. Rombongan juga melibatkan 10 mitra kerja Komisi VIII, di antaranya Kementerian Agama, Kemensos, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Kariyasa mengatakan, kunjungan reses tersebut tidak hanya menjadi bagian dari penyaluran bantuan, tetapi juga dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi pemerintah daerah terkait berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah pusat.
"Kami mengajak semua mitra Komisi VIII untuk menyerap aspirasi terhadap problem-problem dan permasalahan yang ada di daerah," ujar Kariyasa.
Dalam pertemuan itu, persoalan kebencanaan menjadi salah satu perhatian. Buleleng dinilai memiliki kerawanan terhadap gempa bumi hingga tsunami sehingga membutuhkan penguatan sistem peringatan dini atau early warning system, disertai dukungan anggaran mitigasi yang berkelanjutan.
Sejumlah kebutuhan turut disampaikan, mulai dari kendaraan penyelamatan (rescue), mobil tangki air, hingga asuransi bagi relawan bencana. Menurut Kariyasa, aspirasi tersebut telah dicatat untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme pendanaan yang tersedia, termasuk anggaran reguler dan dana siap pakai sesuai ketentuan.
Sementara itu, bantuan sosial yang dialokasikan untuk Buleleng mencakup beberapa program. Program Sembako mendapat alokasi Rp65,17 miliar untuk 108.705 keluarga penerima manfaat (KPM), sedangkan Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai Rp50,89 miliar untuk 66.109 KPM.
Bantuan lainnya disalurkan melalui program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Sentra Mahatmiya Bali sebesar Rp617,3 juta bagi 291 penerima. Adapun Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) memperoleh alokasi Rp1,51 miliar untuk 304 KPM.
Selain persoalan bantuan sosial dan kebencanaan, Komisi VIII juga mendorong penguatan pendidikan keagamaan terpadu atau Widyalaya di Bali. Pengembangan pendidikan tersebut diharapkan mencakup jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi dengan arah pengembangan dan luaran yang jelas.
Seluruh aspirasi yang dihimpun dari Pemerintah Kabupaten Buleleng selanjutnya akan menjadi bahan pembahasan dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI bersama kementerian dan lembaga mitra di Jakarta. Pembahasan tersebut diharapkan dapat menjadi jalur tindak lanjut bagi berbagai kebutuhan daerah, baik dalam bidang perlindungan sosial, kesiapsiagaan bencana, maupun pendidikan keagamaan.
Penulis: Dwi Wahyudi
Editor: Gede Sumertayasa, S.H.
Social Header