Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua (PGBWP) Pdt. Dr. A.G. Socratez Yoman menegaskan gereja menjadi benteng terakhir bagi rakyat dan bangsa Papua Barat di tengah krisis kemanusiaan yang tak kunjung selesai.
Ia juga mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menunjuk Special Envoy (Utusan Khusus) untuk membuka dialog damai dengan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang dimediasi pihak ketiga yang netral.
“Advokasi Papua bukan persoalan politik, tapi soal martabat manusia,” demikian penegasan Ketua Umum PGI Pdt. Jacklevyn F. Manuputty dalam Simposium PGI dan Christian Conference of Asia (CCA) di Chiang Mai, 28 September 2 Oktober 2026, yang menjadi rujukan Socratez Yoman dalam tulisannya, Kamis (9/10/2026).
Gereja Harus di Samping yang Tersingkir
Socratez Yoman mengutip warisan iman Ketua Sinode GKI pertama, alm. Pdt. F.J.S. Rumainum: “Kita sebagai gereja harus berada di samping orang-orang tersingkir, kalau tidak, pekerjaan kita sia-sia!”
Pesan itu, menurutnya, sejalan dengan mandat Kristus: “Gembalakanlah domba-domba-Ku” (Yohanes 21:15-19)_ dan “Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dalam segala kelimpahan” (Yohanes 10:10).
“Dalam konteks Papua, penguasa kolonial datang sebagai pencuri, pembunuh dan pembinasa. Itu fakta yang sulit dibantah,” tulis Socratez.
Ia menegaskan pernyataan Ketua Umum PGI di Chiang Mai menjadi ujian keseriusan gereja:
“Advokasi Papua adalah ujian keseriusan gereja menghayati panggilannya. Martabat manusia dan keutuhan ciptaan dipertaruhkan bersamaan. Gereja yang diam di hadapan keduanya kehilangan suara profetisnya.”
Sikap Resmi Gereja: Tolak PSN dan Militerisme
Socratez mencatat dua sikap resmi gereja nasional tahun ini:
1. PGI di Merauke, 2 Februari 2026 (MPL-PGI):
Menolak PSN Food Estate di Merauke karena merampas tanah leluhur masyarakat adat, deforestasi masif, kerusakan ekologis, dan bertentangan dengan UU Otsus Papua.
Menolak militerisme dan otoritarianisme dalam mengawal proyek.
Menyatakan dukungan penuh kepada masyarakat adat yang menolak PSN.
2. FUKRI (PGI, KWI, PGLII, PGPI, PBI, Bala Keselamatan, GMAHK, GOI):
Mendesak evaluasi total pendekatan militeristik di Papua.
Meminta perhatian serius untuk ribuan pengungsi internal (IDP) yang kesulitan pangan, kesehatan, pendidikan, terutama perempuan, anak, lansia, dan disabilitas.
Mendorong dialog bermartabat yang jujur, terbuka, dan setara.
Meminta ruang bebas bagi gereja untuk misi kemanusiaan dan trauma healing tanpa stigma separatis.
Ia mengutip Uskup Dom Carlos Belo (Timor Leste): “Kalau sudah menyangkut martabat pribadi manusia, walaupun dengan alasan keamanan nasional, Gereja akan memihak pada person karena pribadi manusia harganya lebih tinggi daripada keamanan negara.”
Juga mengutip Dom Helmer Camara (Brasil), William Wilberforce, serta Pdt. Dr. Benny Giay: “Gereja merupakan satu-satunya organisasi, satu-satunya institusi, yang hidup bersama masyarakat... Gereja ada untuk membantu hak-hak masyarakat!”
Papua Luka Membusuk di Tubuh Bangsa
Penulis Buku "Prabowo dan Tantangan Penyelesaian Konflik Papua" ini mengutip Prof. Franz Magnis-Suseno: “Ada kesan orang Papua mendapat perlakuan seakan-akan belum diakui sebagai manusia... Papua adalah luka membusuk di tubuh bangsa Indonesia.”
Karena itu, Dewan Gereja Papua (WPCC) dalam Surat Pastoral 26 Agustus 2019 dan 13 September 2019 meminta penyelesaian 4 akar masalah, dengan merujuk model penyelesaian Aceh:
“Wakil Presiden Jusuf Kalla berperan aktif mendukung dialog dengan GAM yang dimediasi internasional. Kami menuntut pemerintah Indonesia berdialog dengan ULMWP yang dimediasi pihak ketiga yang netral.”
Seruan dialog itu, catat Socratez, konsisten disuarakan gereja-gereja Papua:
PGGP 33 Sinode, 28 Juli 2009: Mendesak Dialog Nasional dengan rakyat Papua yang dimediasi pihak ketiga yang netral.
Pimpinan Gereja Papua, 18 Oktober 2008: Usulkan PEPERA 1969 diselesaikan melalui dialog damai yang difasilitasi pihak ketiga netral.
Konferensi Gereja dan Masyarakat Papua, 14-17 Oktober 2008: Mendesak dialog dalam rangka evaluasi Otsus dan pelurusan sejarah Papua, serta hentikan stigmatisasi separatis, OPM, makar.
Gereja-gereja Papua, 3 Mei 2007 Otsus gagal, solusinya dialog jujur seperti Aceh, dimediasi pihak ketiga netral.
Loka Karya Papua Tanah Damai, 3-7 Desember 2007: Mendesak penyelesaian perbedaan ideologi melalui dialog jujur yang melibatkan pihak ketiga netral yang disetujui kedua belah pihak.
Special Envoy Kebutuhan Mendesak
Dari rentetan seruan itu, Socratez Yoman menegaskan jalan keluar adalah penunjukan Special Envoy (Utusan Khusus) oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Special Envoy adalah kebutuhan sangat mendesak. Pemerintah harus menunjuk Utusan Khusus yang kredibel, mempunyai integritas, independen, memahami akar konflik Papua Barat dan diterima oleh seluruh perjuangan Papua Barat merdeka, ULMWP, TPNPB, KNPB, dan komunitas internasional,” tulisnya.
“Pemerintah Indonesia dalam kepemimpinan Prabowo Subianto menunjuk Special Envoy untuk mengadakan komunikasi dengan ULMWP untuk duduk setara dan berdialog, bernegosiasi, dan berunding secara damai dan bermartabat tanpa syarat dimediasi pihak ketiga yang netral,” tegasnya.(DW)
Ita Wakhu Purom, 9 Oktober 2026
Penulis: Pdt. Dr. A.G. Socratez Yoman – Presiden PGBWP, Anggota Dewan Gereja Papua (WPCC), Anggota PCC, Anggota Baptist World Alliance (BWA). Kontak: 0812-4888-458
Social Header