Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University yang juga Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS, mendesak pemerintah menghentikan kebijakan impor beras yang tidak sensitif terhadap kalender panen petani.
Pernyataan tegas itu disampaikan Prof. Rokhmin merespons kembali maraknya isu impor beras di tengah petani memasuki masa panen raya di berbagai daerah sentra produksi.
"Kebijakan impor yang tidak sensitif terhadap kalender panen petani adalah bentuk pengkhianatan terhadap kedaulatan pangan dan merugikan petani secara langsung," tegas Prof. Rokhmin Dahuri di Jakarta, Kamis (9/10).
Menurutnya, sebagai negara agraris dan maritim tropis terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi luar biasa untuk berdaulat pangan bahkan menjadi lumbung pangan dunia. Ketergantungan pada impor, terutama saat stok dalam negeri melimpah, justru memukul harga gabah di tingkat petani.
5 Poin Penting Pernyataan Prof. Rokhmin Dahuri:
1. Negara Harus Berpihak ke Petani: Stop impor beras saat panen raya adalah keharusan mutlak untuk melindungi kesejahteraan petani.
2. Pengkhianatan Kedaulatan Pangan Kebijakan impor yang tidak melihat kalender panen adalah bentuk pengkhianatan terhadap cita-cita kedaulatan pangan nasional.
3. Potensi Swasembada: Indonesia sebagai negara agraris maritim terbesar harus mampu swasembada, tidak tiap tahun impor gandum, beras, dan pangan strategis lainnya.
4. Ancaman Negara Besar: Mengutip FAO, negara dengan penduduk di atas 100 juta jiwa tidak akan mungkin maju dan sejahtera jika kebutuhan pangannya bergantung pada impor.
5. Berantas Mafia Pangan: Pemerintah harus transparan soal data stok, lindungi harga gabah sesuai HPP, dan berantas mafia pangan yang menahan distribusi beras untuk memainkan harga.
Prof. Rokhmin menambahkan, suplai pangan global sedang menurun akibat alih fungsi lahan, perubahan iklim, dan konflik geopolitik. Kondisi ini seharusnya menjadi momentum Indonesia memperkuat kemandirian pangan, bukan justru membuka keran impor yang merugikan petani lokal.
"Advokasi pangan adalah soal martabat manusia dan kedaulatan bangsa, bukan sekadar politik," pungkasnya.(DW)
Narasumber:
Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS adalah Guru Besar IPB University, Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI (2001-2004), Ketua Dewan Pakar MAPORINA, dan Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan.
Social Header