Buleleng – baliberkabar.id | Turunnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 yang memasukkan proyek Bandara Bali Utara ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 disambut positif berbagai kalangan di Buleleng. Salah satunya datang dari tokoh muda Buleleng yang juga Ketua DPC Peradi Singaraja, Kadek Doni Riana, S.H., M.H.
Saat ditemui di kantornya, Rabu (26/6), Kadek Doni Riana (KDR) menyampaikan apresiasi atas komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang berkeadilan bagi seluruh wilayah Bali.
"Kami menyambut baik turunnya Perpres tersebut. Ini menunjukkan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo punya komitmen nyata terhadap pembangunan Bali Utara, khususnya Buleleng. Bandara ini adalah harapan lama masyarakat," ujarnya.
Menurut KDR, masuknya Bandara Bali Utara ke dalam RPJMN merupakan langkah penting untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antara Bali Selatan dan Bali Utara. Ia menilai proyek ini tidak hanya akan membuka aksesibilitas, tetapi juga berdampak langsung pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayah utara.
"Konektivitas Bali Utara dan Selatan sangat dibutuhkan. Selama ini kemacetan di Bali Selatan terus menjadi persoalan, dan pembangunan bandara di Buleleng bisa menjadi solusi strategis," jelasnya.
KDR juga mendorong agar semua pihak yang terlibat, baik di daerah maupun di pusat, terus memperkuat sinergi demi kelancaran proyek ini. Ia secara khusus menyebut Direktur Utama PT Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) Panji Sakti, Erwanto Sad Adiatmoko Hariwibowo, agar tetap konsisten mengawal proses pembangunan dari sisi teknis dan regulasi.
"Ini momentum penting. Kami berharap tim di pusat tetap semangat menyiapkan skema pembangunan, infrastruktur pendukung, hingga kepastian hukum yang ramah terhadap investasi, namun tetap berpihak pada masyarakat lokal," tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan agar semua pihak turut mencermati aspek hukum dan regulasi untuk memastikan iklim investasi tetap kondusif. Menurutnya, partisipasi masyarakat dan koordinasi antarlembaga mutlak diperlukan agar pembangunan berjalan sesuai harapan.
"Kita yakin kebijakan Presiden Prabowo adalah bentuk komitmen untuk memperkuat infrastruktur sosial dan ekonomi Bali secara menyeluruh. Sudah saatnya Buleleng mendapat perhatian yang setara," pungkasnya.
Sebelumnya, Bupati Buleleng juga menyambut positif keputusan tersebut dan mendorong koordinasi lintas sektor demi realisasi pembangunan yang terencana dan berkelanjutan. (Smty)
Social Header