TABANAN, Baliberkabar.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Tabanan mendapat sorotan setelah Komisi IV DPRD Tabanan melakukan inspeksi mendadak ke dua sekolah dasar di Kecamatan Tabanan, Jumat (27/2/2026).
Hasil sidak menunjukkan adanya perbedaan mencolok pada kualitas dan variasi menu yang diterima siswa, meski berada dalam satu wilayah layanan.
Inspeksi dilakukan di SDN 1 Dajan Peken dan SDN 6 Delod Peken. Di lapangan, rombongan dewan menemukan menu makanan yang dibagikan kepada siswa tidak seragam, baik untuk jenis makanan kering maupun basah.
Di SDN 6 Delod Peken, paket makanan kering berisi tiga item, yakni susu kaleng Bear Brand, roti dorayaki bermerek, serta buah jambu biji. Sementara itu, siswa di SDN 1 Dajan Peken menerima roti polos, abon ayam, dan buah jeruk berukuran relatif kecil.
Perbedaan paling nyata terlihat pada kualitas buah yang dibagikan. Jeruk yang diterima siswa di SDN 1 Dajan Peken dinilai berukuran kecil dan kurang layak, sedangkan buah di SDN 6 Delod Peken tampak lebih besar dan segar.
Ketua Komisi IV DPRD Tabanan, I Gusti Komang Wastana, menegaskan bahwa sidak dilakukan sebagai langkah pengawasan agar pelaksanaan MBG di daerah berjalan sesuai standar pemerintah pusat.
Ia menyatakan kekhawatiran terhadap potensi persoalan seperti yang terjadi di sejumlah daerah lain, mulai dari kasus keracunan hingga distribusi makanan yang tidak memenuhi kelayakan. Menurutnya, pengawasan di Tabanan dilakukan sejak dini agar persoalan serupa tidak muncul.
Wastana juga menilai temuan di dua sekolah tersebut menjadi sinyal perlunya standar operasional prosedur (SOP) yang tegas dan seragam bagi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia mengingatkan bahwa program MBG menyangkut kebutuhan gizi anak, sehingga pelaksanaannya tidak boleh dilakukan secara berbeda-beda tanpa dasar yang jelas.
"Jangan sampai lalai berbicara tentang gizi anak, karena ini program pusat yang harus dilaksanakan dengan disiplin,” tegas Wastana.
Sebagai tindak lanjut, Komisi IV DPRD Tabanan berencana menggelar rapat kerja dengan seluruh pengelola SPPG di Kabupaten Tabanan guna menyamakan persepsi serta memperkuat pengawasan pelaksanaan program.
Selain itu, DPRD mendorong peningkatan koordinasi antara sekolah dan pihak penyedia makanan, termasuk dalam pendataan siswa yang memiliki alergi atau pantangan makanan tertentu.
Anggota Komisi IV DPRD Tabanan, Ni Made Trisnawati, secara khusus menyoroti disparitas menu buah di dua sekolah tersebut. Ia menegaskan bahwa anggaran per siswa yang diterima penyedia layanan sama. kualitas menu seharusnya tidak menunjukkan perbedaan yang terlalu jauh di lapangan.
"Jangan sampai perbedaanya jauh sekali soal menu buah diterima, tapi tanpa mengesampingkan kandungan gizi," terangnya.
Menurutnya, keseragaman standar perlu dijaga tanpa mengabaikan aspek kandungan gizi yang menjadi tujuan utama program MBG.
Sidak ini menjadi evaluasi awal DPRD terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Tabanan, sekaligus penegasan bahwa pengawasan terhadap program strategis nasional tersebut akan terus dilakukan secara berkala. (Smty)
Social Header