Nyoman Sutjidra, Bupati Buleleng, menempelkan stiker di rumah warga yang telah menerima bantuan sosial.
BULELENG, Baliberkabar.id – Warga Kabupaten Buleleng yang selama ini merasa tidak pernah menerima bantuan sosial (bansos) kini tidak perlu lagi bertanya-tanya. Pemerintah mulai mensosialisasikan sistem digital bansos yang memungkinkan masyarakat mengetahui secara langsung alasan kelayakan atau ketidaklayakan sebagai penerima bantuan.
Melalui sistem ini, informasi terkait bansos tidak lagi bersifat tertutup, melainkan dapat diakses secara terbuka berbasis data terintegrasi. Warga nantinya bisa mengetahui statusnya hanya berdasarkan data yang telah diverifikasi melalui berbagai indikator.
Sosialisasi program ini mulai digencarkan melalui berbagai saluran informasi, mulai dari perangkat desa, kader masyarakat, hingga media sosial, agar masyarakat memahami mekanisme baru dalam penyaluran bansos yang lebih transparan.
Dalam sistem digital tersebut, data penerima akan terhubung dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta berbagai data lintas sektor, seperti kondisi ekonomi, kepemilikan aset, hingga indikator kesejahteraan lainnya. Dengan begitu, setiap warga dapat diketahui tingkat kelayakannya secara objektif.
Tak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan ribuan agen pendataan yang akan turun langsung ke masyarakat guna membantu proses verifikasi dan penginputan data. Para agen ini berasal dari unsur pendamping sosial, perangkat daerah, hingga kader di tingkat desa.
Setiap agen akan mendampingi puluhan hingga ratusan kepala keluarga, memastikan data yang dimasukkan sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Sebelum menjalankan tugas, para agen juga dibekali pelatihan teknis penggunaan aplikasi pendataan.
Tahapan pelaksanaan dimulai dari sosialisasi, dilanjutkan dengan pendataan langsung ke masyarakat, hingga proses verifikasi dan evaluasi yang ditargetkan berlangsung sampai pertengahan tahun 2026.
Dengan sistem ini, masyarakat yang sebelumnya tidak mendapatkan bantuan kini dapat mengetahui secara pasti alasan di balik status tersebut, tanpa harus melalui proses yang berbelit atau tidak transparan.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng, I Putu Kariaman Putra, menegaskan bahwa digitalisasi bansos merupakan langkah untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
“Digitalisasi bansos ini bertujuan untuk memastikan bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Sistem ini akan membuat proses penentuan penerima bantuan lebih transparan dan berbasis data,” ujarnya, Selasa (17/3/2026).
Ia menambahkan, sistem tersebut akan mengintegrasikan berbagai data lintas sektor sehingga potensi kesalahan maupun manipulasi data dapat diminimalkan.
Melalui penerapan digitalisasi ini, Pemerintah Kabupaten Buleleng berharap penyaluran bansos ke depan menjadi lebih transparan, akurat, serta benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan. (Smty)


Social Header