Jakarta, Baliberkabar.id – Kinerja PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) kembali disorot. Di tengah dinamika global yang tidak menentu, perusahaan listrik negara itu dinilai belum menunjukkan kesiapan menghadapi potensi krisis energi yang bisa berdampak langsung ke masyarakat.
Sorotan keras datang dari Ketua Umum Perempuan Tangguh Nusantara (PTN), Dra. Kasihhati. Dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (27/3/2026), ia secara terbuka mempertanyakan kondisi keuangan PLN yang dinilai mengalami tekanan serius.
“Total utang PLN pada 2024 mencapai Rp711,2 triliun, meningkat dari Rp655 triliun pada tahun sebelumnya. Dalam satu tahun terjadi kenaikan Rp56,2 triliun,” ungkapnya.
Di sisi lain, kata dia, laba bersih justru mengalami penurunan. Dari sebelumnya Rp22 triliun pada 2023, turun menjadi Rp17,7 triliun di 2024.
Menurut Kasihhati, kondisi tersebut tidak bisa dianggap biasa, mengingat posisi PLN sebagai tulang punggung penyedia listrik nasional.
“Sebagai penyedia listrik nasional, PLN memiliki peran vital. Karena itu, pengelolaan harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.
Tak hanya soal keuangan, ia juga menyinggung potensi dampak global, termasuk konflik geopolitik yang bisa berimbas pada sektor energi nasional.
“PLN tidak siap menghadapi krisis energi dampak perang. Ini harus diantisipasi serius, jangan sampai masyarakat yang terkena dampaknya, seperti listrik padam,” ujarnya.
Indikasi Kejanggalan Laporan Keuangan
Dalam pernyataannya, Kasihhati juga menyoroti adanya indikasi awal ketidaksesuaian dalam laporan keuangan PLN dengan nilai mencapai Rp20,9 triliun pada 2026.
Meski demikian, ia menekankan bahwa temuan tersebut masih bersifat awal dan perlu pendalaman lebih lanjut.
“Temuan ini masih perlu diverifikasi melalui audit investigatif agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran,” jelasnya.
Sorotan tersebut berujung pada desakan agar pemerintah segera mengambil langkah tegas. Kasihhati meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi jajaran pimpinan PLN, khususnya Direktur Utama.
Ia secara tegas menyebut perlunya evaluasi terhadap kinerja Dirut PLN saat ini.
“Jika Dirut PLN tidak becus, ya harus diganti. Evaluasi harus objektif dan profesional,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak dijadikan pihak yang menanggung akibat dari kebijakan atau pengelolaan yang dinilai tidak tepat.
“Jangan masyarakat yang ditekan. Jangan masyarakat yang disalahkan,” tegasnya.
Selain PLN, kritik juga diarahkan ke pemerintah, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Kasihhati menilai pernyataan yang disampaikan pemerintah dalam merespons isu energi justru tidak mencerminkan keberpihakan kepada masyarakat.
“Aneh statement Menteri ESDM, tidak memihak masyarakat. Dalam situasi seperti ini, pemerintah harus hadir menenangkan, bukan malah membuat resah,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PLN, Kementerian BUMN, maupun Kementerian ESDM belum memberikan tanggapan resmi atas berbagai pernyataan tersebut.
Redaksi Baliberkabar masih berupaya menghubungi pihak terkait guna memperoleh klarifikasi, sebagai bagian dari prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.
Isu ini muncul di tengah meningkatnya tantangan sektor energi nasional, mulai dari kebutuhan investasi besar hingga tekanan akibat dinamika global.
Di satu sisi, PLN selama ini menyatakan bahwa peningkatan pembiayaan merupakan bagian dari strategi pembangunan jangka panjang untuk menjaga ketahanan energi. Namun di sisi lain, kritik publik mulai menguat, terutama terkait transparansi, efisiensi, dan kesiapan menghadapi krisis. (Tim/Red)
Social Header