BULELENG, Bali Berkabar – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Buleleng masih menghadapi tantangan besar. Hingga pertengahan 2026, jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang tersedia baru mencapai 38 unit, atau sekitar 54 persen dari kebutuhan ideal. Kondisi tersebut membuat Buleleng masih membutuhkan sedikitnya 63 hingga 67 dapur MBG agar seluruh penerima manfaat dapat terlayani secara optimal.
Keterbatasan jumlah dapur tersebut menjadi perhatian serius mengingat Program MBG akan menjangkau ribuan penerima manfaat, mulai dari peserta didik di berbagai jenjang pendidikan hingga kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Buleleng, Rusdianto, mengatakan kebutuhan penambahan SPPG dihitung berdasarkan jumlah penerima manfaat serta luas wilayah Kabupaten Buleleng yang membutuhkan jangkauan distribusi lebih merata.
"Sebanyak 38 SPPG sudah beroperasi. Namun, agar seluruh penerima manfaat dapat terlayani dengan maksimal, Buleleng masih membutuhkan sekitar 63 sampai 67 SPPG," ujarnya.
Meski masih mengalami kekurangan dapur MBG, seluruh SPPG yang telah terbentuk kini mulai mempersiapkan operasional menjelang dimulainya tahun ajaran baru. Berbagai persiapan dilakukan, mulai dari penyiapan sumber daya manusia, simulasi pelayanan, pembersihan fasilitas, pengecekan peralatan, hingga pemutakhiran data penerima manfaat melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta instansi terkait.
Menurut Rusdianto, kesiapan setiap SPPG menjadi faktor penting agar distribusi makanan bergizi dapat berjalan lancar sejak hari pertama pelaksanaan program, baik di lingkungan sekolah maupun kepada kelompok penerima manfaat lainnya.
Di sisi lain, ia mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Buleleng yang dinilai sangat responsif dalam mendukung percepatan pelaksanaan Program MBG.
"Kolaborasi di Kabupaten Buleleng sangat luar biasa. Satgas MBG memiliki respons yang cepat terhadap setiap kebutuhan koordinasi maupun arahan yang disampaikan, baik dari BGN maupun pemerintah pusat. Komunikasi berjalan sangat baik sehingga pelaksanaan program semakin optimal," katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng yang juga mewakili Sekretaris Satgas MBG Buleleng, Putu Witari, mengatakan rapat evaluasi yang digelar turut membahas percepatan pelaksanaan Program MBG di lapangan.
Selain mengevaluasi kesiapan operasional, Satgas MBG juga kembali menyosialisasikan Surat Keputusan Bupati Buleleng tentang pembentukan Satgas MBG agar seluruh anggota memahami tugas dan fungsi masing-masing.
Berbagai kendala yang masih dihadapi, baik di tingkat perangkat daerah maupun kecamatan, turut menjadi pembahasan dalam rapat tersebut. Seluruh persoalan diharapkan dapat segera diselesaikan sehingga percepatan pembangunan SPPG dapat dilakukan dan layanan Program MBG mampu menjangkau seluruh sasaran penerima manfaat secara merata di Kabupaten Buleleng. (Smty/Red)
Social Header