DENPASAR, Baliberkabar.id — Pemerintah pusat memperluas uji coba digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) berbasis Digital Public Infrastructure (DPI) ke Provinsi Bali. Kebijakan ini menjadi bagian dari langkah besar integrasi ribuan aplikasi pemerintah ke dalam satu sistem Government Technology (GovTech) berbasis kecerdasan buatan (AI).
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital, Luhut Binsar Panjaitan, menegaskan Bali dipilih setelah evaluasi uji coba awal di Banyuwangi menunjukkan sejumlah catatan teknis yang kini telah dipetakan untuk penyempurnaan sistem.
“Digitalisasi bansos ini penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran, mengurangi kebocoran, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas,” tegas Luhut saat agenda percepatan transformasi digital di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Kamis (26/2/2026).
Ia mengungkapkan, saat ini terdapat sekitar 27 ribu aplikasi yang tersebar di berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Kondisi tersebut dinilai memicu inefisiensi layanan publik dan potensi pemborosan anggaran karena tumpang tindih kebijakan. Seluruh aplikasi itu akan dilebur dalam satu platform GovTech terintegrasi berbasis AI.
Menurut Luhut, pada April mendatang pemerintah menargetkan peluncuran sistem di sekitar 200 kabupaten/kota secara paralel. Sementara peluncuran nasional dijadwalkan Oktober 2026 dengan target 200 hingga 250 juta penduduk terhubung dalam ekosistem digital pemerintahan terintegrasi.
Di Bali, perluasan uji coba mencakup delapan kabupaten dan satu kota. Pemerintah daerah diminta memastikan kesiapan infrastruktur digital, sinkronisasi tahapan operasional, serta koordinasi lintas perangkat daerah agar implementasi berjalan sesuai jadwal.
“Digitalisasi bansos ini penting supaya tepat sasaran dan tidak ada lagi kebocoran,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan komitmen penuh mendukung kebijakan tersebut. Ia memastikan Pemprov Bali siap berkolaborasi dengan pemerintah pusat dalam integrasi data dan sistem penyaluran bansos berbasis digital.
“Kita siap mendukung penuh agar digitalisasi ini benar-benar meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” kata Koster.
Agenda tersebut turut dihadiri perwakilan Dewan Ekonomi Nasional, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PAN-RB, para bupati dan wali kota se-Bali, serta pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Bali dan kabupaten/kota.
Langkah digitalisasi bansos ini dinilai menjadi salah satu prioritas reformasi tata kelola pemerintahan, terutama untuk memperkuat akurasi data penerima bantuan dan memastikan belanja negara benar-benar menyasar masyarakat yang berhak. (Smty)
Social Header