Penunjukan itu bukan sekadar simbolik. Di lapangan, program sudah mulai berjalan. Rabu (1/4/2026), Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DinsosPPPA) Buleleng menggelar rapat koordinasi di Ruang Rapat Gedung Unit IV sebagai penanda percepatan implementasi.
Kepala DinsosPPPA Buleleng, I Putu Kariaman Putra, menegaskan bahwa Buleleng bahkan telah bergerak lebih awal sebelum rapat formal digelar. Tim pelaksana telah dibentuk melalui Surat Keputusan (SK), dan rangkaian sosialisasi sudah diikuti hingga tingkat provinsi dan pusat.
“Walaupun rapat terbuka baru hari ini, sebenarnya kami di Buleleng sudah mulai lebih dulu. Ini bentuk keseriusan kami mendukung program pemerintah pusat,” ujarnya.
Digitalisasi bansos ini hadir sebagai jawaban atas persoalan yang selama ini terus berulang: data tidak akurat, penerima tidak tepat sasaran, hingga kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
Melalui sistem berbasis aplikasi yang terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), masyarakat nantinya bisa secara mandiri mengecek apakah mereka berhak menerima bantuan atau tidak. Skema ini dinilai memangkas jalur birokrasi yang panjang sekaligus menutup celah praktik perantara.
“Semua akan terbuka. Masyarakat bisa langsung cek statusnya sendiri tanpa harus melalui proses yang berbelit,” tegas Kariaman.
Untuk memastikan program ini benar-benar berjalan efektif hingga ke tingkat bawah, pemerintah akan membentuk agen-agen sosial di setiap desa. Mereka akan menjadi garda terdepan dalam mendampingi masyarakat mengakses sistem digital tersebut.
Cukup dengan perangkat gadget yang mendukung akses ke platform Perlindungan Sosial (Perlinsos) dan Identitas Kependudukan Digital (IKD), serta pelatihan dari pusat, para agen ini akan membantu masyarakat memahami mekanisme hingga proses pendaftaran.
Satu agen direncanakan mendampingi sekitar 100 kepala keluarga. Dengan total sekitar 267 ribu kepala keluarga di Buleleng, keterlibatan aktif desa dinilai menjadi faktor penentu keberhasilan program ini.
Program ini menyasar tiga kelompok utama:
- Masyarakat miskin yang belum pernah menerima bansos.
- Penerima bansos yang akan didaftarkan ulang.
- Kelompok rentan seperti penderita sakit kronis, disabilitas berat, dan lanjut usia.
Seluruh data akan terintegrasi dengan sistem kependudukan, data aset, hingga perbankan guna meminimalisir kesalahan penyaluran.
Pemerintah Kabupaten Buleleng berharap digitalisasi ini bukan hanya mempercepat layanan, tetapi juga menciptakan sistem yang lebih adil dan transparan.
Lebih dari sekadar program administratif, langkah ini dinilai sebagai upaya membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah, sekaligus memastikan bantuan sosial benar-benar sampai ke tangan yang berhak.
“Ini bukan hanya tugas pemerintah. Ini kerja bersama, dari kabupaten sampai desa, untuk memastikan bantuan tepat sasaran,” tutup Kariaman. (Smty)
Social Header