Breaking News

Memperingati 81 Tahun Kemerdekaan Indonesia, Rakyat Dihadiakan Rezim Fasis Prabow-Gibran yang Mengkhianati Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945

JAKARTA, Baliberkabar.id -
Tepat pada peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun, Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) menyuarakan kritik keras dan keprihatinan mendalam atas arah perjalanan bangsa. Membedah realitas sosio-ekonomi rakyat hari ini, GMNI menilai bahwa Indonesia berada dalam titik terendah sejarah berbangsa. Bukannya menikmati kemerdekaan sejati, rakyat Indonesia di bawah kepemimpinan Rezim Prabowo-Gibran justru dipaksa bertarung dalam perbudakan modern: "17 Agustus Tahun Ini Lombanya Bertahan Hidup."

Penyingkiran Preambul UUD 1945 oleh Prabo-Gibran serta Negara Absen Memproteksi Marhaen.
Preambul UUD 1945 secara eksplisit mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk:

"Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa..."

Namun, di bawah watak kediktatoran administratif dan kekuasaan fasistis Rezim Prabowo-Gibran, negara secara sengaja melepaskan tanggung jawab konstitusional tersebut. Rezim ini membajak kekuasaan demi melayani oligarki dan modal asing (neo-kolonialisme), sembari menindas hak-hak dasar rakyat pekerja. Hak atas penghidupan yang layak dan kedaulatan ekonomi digantikan oleh represi struktural. Kemerdekaan yang diperjuangkan dengan darah oleh para pendiri bangsa kini direduksi sekadar menjadi seremoni elit, sementara rakyat di akar rumput berjuang mati-matian hanya untuk menyambung hidup.

 Kebangkrutan Ekonomi Menggadaikan Kedaulatan APBN.
Mengacu pada data indikator keuangan negara tahun 2026, fiskal Indonesia berada dalam bahaya kemerosotan yang sangat akut akibat ketergantungan utang luar negeri dan pengelolaan anggaran yang ugal-ugalan:

Total Utang Pemerintah: Rp 10.293,69 Triliun

Pembayaran Pokok Utang: Rp 833,00 Triliun

Pembayaran Bunga Utang: Rp 559,00 Triliun

Total Beban Layanan Utang (Debt Service): Rp 1.392,00 Triliun

Total Penerimaan Negara: Rp 3.153,60 Triliun. 

Debt to Service Ratio (DSR): 44,13% (Sangat Berbahaya / Lampu Merah)

Angka Debt to Service Ratio (DSR) sebesar 44,13% menunjukkan bahwa hampir separuh dari seluruh penerimaan negara melayang hanya untuk membayar pokok dan bunga utang. Angka ini telah melampaui batas aman internasional IMF-World Bank (14%–23%) serta menabrak batas kewaspadaan Kementerian Keuangan (35%). APBN tak lagi berfungsi sebagai alat pembebasan Marhaen, melainkan mesin pengeruk kekayaan publik untuk melayani obligor dan kapitalis internasional. Ini adalah bentuk nyata Neokolonialisme dan Imperialisme (Nekolim).

Bung Karno dalam pidato kenegaraan 17 Agustus 1959 bertajuk "Penemuan Kembali Revolusi Kita" (Manifesto Politik / Manipol) dengan tegas mengingatkan bahaya penyimpangan arah revolusi akibat kompromi politik liberal dan hegemoni kapitalisme. Hari ini, penyimpangan tersebut terulang dalam skala yang jauh lebih brutal di bawah Rezim Prabowo-Gibran.

Marhaenisme mengajarkan bahwa sosio-demokrasi dan sosio-nasionalisme harus menyatu demi menghancurkan sistem, Feodalisme, Kapitalisme.Ketika kaum Tani di rampas tanahnya, buruh dibayar murah, petani kehilangan tanah, PKL digusur, dan generasi muda dihadapkan pada pengangguran massal, rezim ini mengklaim pertumbuhan semu. Negara telah berbelok menjadi koorporasi yang memeras keringat rakyat miskin demi menumpuk kekayaan oligarki istana.

Atas dasar krisis multidimensi ini, DPD GMNI menyatakan sikap politik tegas:

Menyatakan Rezim Prabowo-Gibran Fasis & Gagal Total dalam mengemban amanat Preambul UUD 1945 untuk memajukan kesejahteraan umum dan melindungi segenap bangsa Indonesia.

Hentikan Skema Utang Neokolonial. Kaji ulang dan audit seluruh utang luar negeri penjerat kedaulatan, serta alokasikan anggaran APBN prioritas untuk kesejahteraan rakyat, bukan pembayaran bunga utang oligarki.

Kembali ke Rel Revolusi, Rebut kembali kedaulatan ekonomi dan politik nasional dari cengkeraman kapitalis birokrat (kabir) dan oligarki.

Mengajak seluruh elemen mahasiswa, buruh, petani, dan rakyat miskin kota untuk bersatu padu, menggalang kekuatan, dan melawan segala bentuk penindasan rezim.(DW)

"Revolusi belum selesai!
© Copyright 2022 - Bali Berkabar