MALUKU TENGAH, Baliberkabar.id -
Masyarakat Negeri Wassu dan Negeri Oma di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, mendesak perhatian serius dari Presiden RI Prabowo Subianto, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, dan Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awat Amir untuk segera memperbaiki jalan aspal yang putus selama hampir 2 tahun.
Jalan tersebut merupakan satu-satunya akses darat yang menghubungkan dua negeri di Pulau Haruku. Kerusakan parah menyebabkan aktivitas warga terhambat, mulai dari distribusi hasil pertanian, akses kesehatan, hingga pendidikan.
Warga sudah gotong royong, tapi terbatas
Dalam keterangannya, perwakilan masyarakat Wassu menyampaikan bahwa warga kedua negeri telah berinisiatif melakukan kerja bakti secara swadaya. Namun upaya tersebut terkendala material besar berupa batu yang tidak mampu diangkat secara manual.
"Kami sudah gotong royong semampu kami. Tapi ada batu besar yang tidak bisa kami angkat. Kami mohon perhatian Bapak Presiden, Bapak Gubernur, dan Bapak Bupati untuk hal ini," ujar perwakilan masyarakat.
Desakan dan ultimatum 2 minggu
Masyarakat Wassu juga menegaskan bahwa aksi mereka merupakan tuntutan atas keadilan pembangunan, bukan tindakan pemberontakan.
"Kami bukan pemberontak. Kami menuntut keadilan pembangunan. Apakah kami akan dicap pemberontak karena menuntut keadilan?" tulis pernyataan sikap warga.
Warga bahkan mempertanyakan apakah mereka harus tidak mengibarkan Bendera Merah Putih pada bulan Agustus mendatang sebagai bentuk protes atas minimnya perhatian pemerintah.
Masyarakat memberikan tenggat waktu 2 minggu bagi pemerintah untuk menurunkan alat berat berupa ekskavator ke lokasi. Jika dalam kurun waktu tersebut tidak ada tindakan, warga menyatakan tidak bisa menjamin lagi kepercayaan mereka terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Jika dalam 2 minggu ekskavator tidak datang, jangan salahkan kami untuk tidak percaya Republik Indonesia," tegas pernyataan tersebut.
Harapan kepada pemerintah
Warga berharap pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dapat segera bersinergi menurunkan alat berat dan memperbaiki infrastruktur dasar tersebut. Bagi masyarakat, jalan yang layak adalah hak dasar dan penopang utama roda ekonomi di Pulau Haruku.(DW)
Social Header