DENPASAR, Bali Berkabar — Gubernur Bali Wayan Koster mendorong pemerintah pusat meningkatkan dukungan melalui Transfer ke Daerah (TKD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis di Bali.
Dorongan tersebut disampaikan Koster saat menerima kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Banggar DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (2/10/2026).
Menurut Koster, kebutuhan pembangunan Bali memiliki karakteristik yang berbeda karena daerah ini tidak hanya menjadi tempat tinggal masyarakat, tetapi juga merupakan destinasi pariwisata internasional yang menanggung beban pelayanan terhadap jutaan wisatawan setiap tahun.
Ia mengatakan pembangunan Bali selama ini diarahkan dengan prinsip “1 Pulau, 1 Pola, dan 1 Tata Kelola” yang sejalan dengan Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
Karena itu, menurut Koster, kebutuhan pembangunan Bali tidak cukup dihitung berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah. Beban sebagai destinasi pariwisata internasional juga perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan dukungan anggaran pemerintah pusat.
Sepanjang 2025, Bali tercatat menerima sekitar 16,3 juta kunjungan wisatawan, terdiri atas sekitar 7,05 juta wisatawan mancanegara dan 9,28 juta wisatawan domestik.
Koster juga menyebut pada 2024 devisa pariwisata Bali mencapai sekitar Rp176 triliun atau sekitar 55 persen dari total devisa pariwisata Indonesia yang mencapai Rp319,9 triliun.
“Kontribusi yang besar ini tentu harus diikuti dengan dukungan pembangunan yang memadai. Bali membutuhkan infrastruktur yang mampu menjaga kualitas pariwisata sekaligus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat,” ujar Koster.
Menurut dia, pertumbuhan pariwisata harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas jalan dan transportasi publik, penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, energi, pelabuhan, serta infrastruktur pendukung lainnya.
Sejumlah persoalan seperti kemacetan, keterbatasan transportasi publik dan air bersih, persoalan sampah, hingga kesenjangan pembangunan antara kawasan Bali Selatan atau Sarbagita dengan wilayah lainnya masih menjadi tantangan.
Koster berharap alokasi TKD untuk Bali dapat ditingkatkan, terutama untuk pembangunan infrastruktur yang dinilai memiliki kepentingan nasional.
“Kami menyampaikan harapan agar alokasi transfer ke daerah untuk Bali dapat ditingkatkan, khususnya untuk mendukung pembangunan infrastruktur strategis. Kebutuhan pembangunan infrastruktur Bali memiliki dimensi nasional, bukan hanya kepentingan daerah,” tegasnya.
Beberapa proyek yang disebut membutuhkan dukungan APBN antara lain peningkatan jalan nasional dan konektivitas antarkawasan, konektivitas Singaraja–Mengwi, Jalan Lingkar Bali, konektivitas Klungkung–Karangasem dan Karangasem–Buleleng.
Selain itu, Koster mendorong dukungan untuk konektivitas Nusa Penida serta pembangunan jembatan Nusa Ceningan–Nusa Lembongan. Pengembangan infrastruktur pelabuhan dan angkutan logistik di Celukan Bawang, Sangsit, Amed dan Gunaksa juga masuk dalam kebutuhan yang disampaikan kepada Banggar DPR RI.
Pada sektor air bersih, dukungan pemerintah pusat diharapkan dapat memperkuat pembangunan SPAM Telagawaja, Bendungan Sidan dan Bendungan Titab.
Koster juga menempatkan pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir dan pengembangan energi bersih sebagai bagian penting dari pembangunan infrastruktur Bali.
Menurutnya, pembangunan konektivitas juga diperlukan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah dan membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
“Pembangunan konektivitas Bali Utara, Bali Timur, Bali Tengah, dan Bali Barat menjadi sangat penting untuk menciptakan pemerataan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru,” ujarnya.
Koster menegaskan pembangunan pariwisata Bali tidak semata diarahkan untuk mengejar peningkatan jumlah kunjungan wisatawan.
“Kita tidak hanya ingin mengejar jumlah wisatawan, tetapi ingin membangun pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, bermartabat, dan berkelanjutan,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Banggar DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie mengatakan kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk menghimpun masukan dan rekomendasi mengenai kebijakan penerimaan serta pengalokasian TKD dalam APBN.
Syarief juga menanggapi anggapan mengenai adanya penurunan alokasi transfer pemerintah pusat kepada daerah. Menurutnya, perubahan skema anggaran tidak serta-merta berarti penurunan dukungan pusat kepada daerah karena sebagian anggaran kini disalurkan melalui program strategis nasional yang dilaksanakan pemerintah pusat.
Ia mencontohkan pembiayaan PPPK paruh waktu dan pembangunan infrastruktur melalui mekanisme Instruksi Presiden (Inpres).
“Sebenarnya bukan penurunan. Banyak anggaran transfer yang sekarang digunakan untuk program-program nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat,” jelas Syarief.
Ia menambahkan, sebagian kewenangan yang sebelumnya menjadi beban daerah kini mendapatkan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat secara bertahap.
Banggar DPR RI juga mengapresiasi paparan Pemerintah Provinsi Bali mengenai karakteristik, potensi dan tantangan pembangunan daerah. Posisi Bali dinilai strategis bagi perekonomian nasional, terutama melalui sektor pariwisata.
Dalam pertemuan tersebut, keberlanjutan pariwisata Bali turut menjadi perhatian, mengingat sektor tersebut berkaitan erat dengan kualitas lingkungan, infrastruktur, pelayanan serta kelestarian budaya. (Hms)
Editor: Gede Sumertayasa, S.H.
Social Header