JAKARTA, Baliberkabar.id-
Suara dari akar rumput Jawa Tengah menggelegar. Pergantian pucuk pimpinan tertinggi Polri disambut dengan catatan kritis super pedas. Jateng Guyub, rumah besar gerakan rakyat Jateng, melayangkan memo keras terbuka untuk Kapolri baru.
Bagi mereka, ganti Kapolri bukan sekadar seremoni ganti foto di dinding kantor polisi. Tapi soal nyawa, soal keadilan, soal masa depan demokrasi.
"Reformasi Polri jangan berhenti di perhatian Kapolri. Polisi harus kembali menjadi pelindung rakyat, bukan alat kekuasaan," tegas siaran pers Jateng Guyub.
Jateng Guyub mengingatkan, polisi adalah bagian dari negara yang diberi mandat suci: menjaga keamanan, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi, dan melayani. Karena itu, kekuasaan polisi harus berada dalam kendali hukum dan kepentingan warga.
Namun fakta di lapangan bicara lain. Kekerasan dalam penanganan aksi, penangkapan demonstran, kriminalisasi warga dan aktivis, hingga dugaan penyalahgunaan wewenang masih menjadi borok yang tak kunjung sembuh.
Catatan kelam penanganan aksi demonstrasi periode Agustus 2025 dan Agustus 2026 menjadi alarm paling nyaring. Puluhan persoalan HAM dan kebebasan sipil tidak boleh selesai hanya dengan sidang etik internal di ruangan ber-AC.
"Ketika warga kehilangan nyawa, ketika kebebasan berkumpul dibatasi, pertanggungjawabannya harus jelas, harus pidana, harus transparan!" kecam Jateng Guyub.
Jateng Guyub dengan lantang menolak dalih klasik yang selalu dipakai: "Oknum".
"Jangan terus berlindung di balik kata oknum! Jika pola kekerasan yang sama berulang, yang sakit bukan orangnya, tapi sistemnya. Periksa kulturnya, rantai komandonya, mekanisme pengawasannya, kebijakannya!" seru mereka.
"POLISI BUKAN ALAT PEMUKUL RAKYAT - ITU MANDAT REFORMASI 1998!"
Reformasi 1998 sudah memberi mandat jelas: kembalikan institusi keamanan ke fungsi profesionalnya. Polisi harus berdiri untuk hukum dan keselamatan warga, bukan untuk kepentingan kelompok politik, penguasa, korporasi, ataupun pemodal.
Di lapangan, dalam konflik agraria, lingkungan, tambang, dan perkebunan, aparat kerap berubah menjadi centeng yang menekan rakyat yang mempertahankan haknya.
Pesan Jateng Guyub sangat jelas dan menohok
"RAKYAT YANG KRITIK BUKAN MUSUH NEGARA.
" PETANI YANG PERTAHANKAN TANAH BUKAN ANCAMAN KEAMANAN.
AKTIVIS YANG BERSUARA BUKAN KRIMINAL.
DEMONSTRASI BUKAN KEJAHATAN."
Jateng Guyub juga menyoroti penyakit lama: Impunitas. Jika anggota polisi melakukan pelanggaran hukum, prosesnya tidak boleh berhenti di sanksi etik.
"Tidak boleh ada hukum yang tajam ke rakyat tapi tumpul ke aparat. Tidak boleh ada yang kebal karena seragam," tegasnya.
"7 TUNTUTAN RAKYAT UNTUK KAPOLRI BARU - JANGAN CUMA GANTI SERAGAM DAN JABATAN"
1.JAMIN KEBEBASAN RAKYAT:
Jamin hak konstitusional untuk berkumpul, berserikat, dan berdemo.
2.USUT TRANSPARAN:
Bongkar tuntas dugaan kekerasan aparat, pastikan ada pertanggungjawaban pidana jika terbukti, bukan cuma demosi.
3.HENTIKAN KRIMINALISASI:
Stop kriminalisasi petani, nelayan, buruh, mahasiswa, aktivis lingkungan, masyarakat adat, dan warga pejuang hak.
4.PENGAWASAN EKSTERNAL:
Perkuat pengawasan eksternal yang independen, jangan biarkan polisi memeriksa polisi sendiri.
5. NETRALITAS HARGA MATI:
Pastikan Polri netral, haram jadi alat politik praktis.
6. BONGKAR MAFIA HUKUM:
Bongkar mafia hukum dan korupsi di tubuh Polri secara terbuka dan terukur.
7. DIALOG BUKAN PENTUNGAN:
Hentikan pendekatan kekerasan dalam konflik sosial, kedepankan dialog, mediasi, dan penghormatan HAM.
Jateng Guyub menutup rilisnya dengan pernyataan yang menjadi tamparan bagi institusi Tribrata:
"Polisi adalah bagian dari rakyat. Anggarannya dari uang rakyat. Kewenangannya diberi negara untuk melayani rakyat. Ukuran sukses Polri bukan berapa banyak demonstran ditangkap, bukan seberapa keras bubarkan massa, tapi ketika rakyat merasa aman untuk hidup, bekerja, berserikat, berbicara, mengkritik, dan memperjuangkan haknya tanpa rasa takut."
Pergantian Kapolri harus jadi awal perubahan, bukan sekadar pergantian kursi kekuasaan.
Naskah: JATENG GUYUB - Rumah Bersama Rakyat Jawa Tengah/ Exi Kordinator
Editor: Dwi Wahyudi
Social Header