Buleleng, baliberkabar.id – Suasana Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Pemaron, Kecamatan Buleleng, tampak berbeda pada Rabu (8/10/2025) pagi.
Sejumlah petugas PLN terlihat mendampingi Wakil Bupati Buleleng, Gede Supriatna, yang datang melakukan kunjungan kerja ke lokasi.
Kunjungan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas keluhan warga sekitar yang mengaku terganggu oleh kebisingan, getaran, dan polusi udara yang diduga berasal dari aktivitas pembangkit listrik tersebut.
Di sela kunjungannya, Wabup Gede Supriatna mengatakan bahwa pemerintah daerah ingin memastikan keluhan masyarakat benar-benar ditangani dengan serius. Ia menegaskan, pembangunan energi harus tetap memperhatikan kenyamanan dan kesehatan lingkungan sekitar.
“Saya berkunjung ke PLTGU Pemaron ini untuk mengetahui lebih jauh kondisi di lapangan. Sudah hampir setahun masyarakat menyampaikan keluhan terkait kebisingan, getaran, dan polusi udara. Maka dari itu, kami berkoordinasi dengan pihak manajemen di sini dan PLN Bali Utara untuk mengupayakan langkah-langkah maksimal dalam mengurangi gangguan yang dirasakan warga,” ujar Supriatna di sela peninjauan.
Menurutnya, pemerintah daerah mendorong PLN agar melakukan pemantauan dan mitigasi secara berkelanjutan, baik terhadap tingkat kebisingan, kualitas udara, maupun getaran. Pihaknya juga akan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Buleleng untuk memastikan hasil pengukuran dilakukan secara transparan.
“Kita pahami kebutuhan daya listrik di Bali cukup besar, tapi keluhan masyarakat juga harus kita akomodir. Harapannya, masyarakat tetap nyaman tinggal di sekitar kawasan pembangkit ini,” tambahnya.
Sementara itu, Manager PT PLN (Persero) UP3 Bali Utara, Ela Shinta, yang turut mendampingi Wabup Buleleng, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah upaya teknis untuk mengurangi kebisingan.
“Saat ini sudah terpasang sound barrier atau dinding peredam suara setinggi sembilan meter di sekeliling kompleks PLTGU Pemaron. Kami juga sedang melakukan uji coba pemasangan tiga unit sound attenuator untuk menurunkan tingkat kebisingan,” jelas Ela.
Ia menargetkan, pemasangan tiga unit peredam tambahan itu rampung pada akhir Oktober 2025. Setelah itu, PLN bersama pihak eksternal akan melakukan evaluasi dan kajian teknis untuk memastikan efektivitas langkah tersebut.
Wabup Gede Supriatna menilai koordinasi antara pemerintah daerah dan PLN perlu terus ditingkatkan agar setiap persoalan dapat diselesaikan tanpa menimbulkan ketegangan di masyarakat.
Melalui peninjauan langsung ini, diharapkan muncul langkah konkret yang tidak hanya menekan dampak lingkungan, tetapi juga menjaga keberlangsungan pasokan listrik bagi masyarakat Bali Utara. (Smty)
Social Header