Oleh: Gede Sumertayasa
Kebebasan pers merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan demokrasi. Di Indonesia, kebebasan tersebut dijamin melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menegaskan bahwa pers memiliki kemerdekaan untuk mencari, memperoleh, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Namun kemerdekaan tersebut bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang harus dijalankan secara bertanggung jawab serta berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik.
Pers tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pilar demokrasi yang menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kekuasaan serta menjadi jembatan antara kepentingan publik dan penyelenggara negara. Karena itu, kebebasan pers pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab etika dalam menjalankan profesi jurnalistik.
Dalam praktiknya, kebebasan pers terkadang disalahpahami oleh sebagian pihak sebagai kebebasan untuk bertindak semaunya. Padahal, semakin besar kebebasan yang dimiliki pers, semakin besar pula tanggung jawab moral wartawan dalam menjaga akurasi, keberimbangan, serta integritas pemberitaan.
Perkembangan teknologi digital dalam beberapa tahun terakhir turut membawa perubahan besar dalam dunia media.
Kemudahan mendirikan perusahaan pers serta membangun portal berita online membuka ruang yang luas bagi lahirnya media-media baru. Dengan satu izin usaha, dalam praktiknya sebuah perusahaan bahkan dapat mengembangkan beberapa portal media sekaligus.
Di satu sisi, kondisi ini memperkaya keberagaman informasi di tengah masyarakat. Namun di sisi lain, kemudahan tersebut juga memunculkan tantangan baru terkait kualitas dan profesionalisme insan pers. Tidak jarang muncul anggapan bahwa memiliki portal media atau Kartu Tanda Anggota (KTA) sudah cukup untuk menyatakan diri sebagai wartawan.
Padahal, profesi wartawan tidak semata-mata ditentukan oleh atribut formal. Seorang wartawan sejatinya dituntut untuk memahami nilai-nilai dasar jurnalistik, menjaga integritas pribadi, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang diatur dalam Kode Etik Jurnalistik.
Dalam beberapa pengalaman di lapangan, terkadang muncul situasi ketika sebagian orang yang mengaku wartawan mempertanyakan berbagai aturan yang sebenarnya berlaku umum bagi publik. Misalnya prosedur pengambilan foto atau video di lingkungan tertentu yang memerlukan izin terlebih dahulu. Bagi wartawan yang memahami etika profesinya, aturan semacam itu bukanlah bentuk pembatasan kebebasan pers, melainkan bagian dari tata tertib yang perlu dihormati bersama.
Seorang jurnalis yang profesional akan mampu menempatkan dirinya secara proporsional. Ia memahami bahwa kebebasan liputan harus berjalan seiring dengan tanggung jawab etika. Wartawan tidak hanya dituntut untuk menyampaikan informasi, tetapi juga menjaga kepercayaan publik terhadap profesi pers itu sendiri.
Yang patut menjadi perhatian adalah ketika aktivitas jurnalistik dijalankan bukan untuk melayani kepentingan publik atau menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas, melainkan semata-mata dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dalam kondisi seperti ini, media berpotensi bergeser dari fungsi sosialnya menjadi sekadar alat untuk kepentingan tertentu.
Tentu tidak ada yang salah dengan memperoleh penghasilan melalui profesi wartawan. Namun cara yang ditempuh harus tetap selaras dengan profesionalisme. Misalnya, artikel yang bersifat advertorial memiliki karakter yang berbeda dengan liputan sosial yang ditujukan untuk kepentingan publik. Wartawan profesional memahami perbedaan tersebut dengan jelas serta menjaga transparansi dalam setiap karya jurnalistik yang dihasilkan.
Pada titik inilah integritas menjadi faktor pembeda yang paling mendasar. Integritas tidak dapat diukur hanya dari identitas atau atribut formal, melainkan dari sikap, cara bekerja, serta konsistensi dalam menjalankan nilai-nilai jurnalistik.
Sebagaimana sering diingatkan oleh Dewan Pers, wartawan memiliki tanggung jawab untuk menjaga kemerdekaan pers sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap media.
Pada akhirnya, kekuatan utama pers bukan terletak pada identitas atau atribut formal yang dimiliki, melainkan pada kepercayaan publik yang dibangun melalui karya jurnalistik yang jujur, akurat, dan bertanggung jawab.
Kebebasan pers akan tetap bermakna apabila dijalankan dengan kesadaran bahwa profesi wartawan adalah amanah untuk menyampaikan informasi yang benar, akurat, dan bermanfaat bagi masyarakat.
Social Header