JAKARTA,Baliberkabar.id — Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI menyoroti lonjakan harga satuan sepatu dalam paket bantuan sosial dari Rp45.000 menjadi Rp300.000. Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, I Ketut Kariyasa Adnyana, menyebut kenaikan hampir tujuh kali lipat itu tidak berpihak pada _wong cilik_ dan rawan penyelewengan.
“Ini tidak masuk akal. Harga sepatu untuk anak sekolah dari keluarga miskin kok Rp300 ribu. Padahal sebelumnya hanya Rp45 ribu. Siapa yang diuntungkan? Rakyat kecil pasti menjerit,” kata Kariyasa di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin [5/5/2026].
Sebagai partai yang mengusung politik kerakyatan, PDI Perjuangan, kata Kariasa, wajib mengawal agar anggaran negara tidak melenceng dari semangat Trisakti, terutama berdikari secara ekonomi dan berpihak pada kaum marhaen. “Jangan sampai bansos jadi bancakan. Ini uang negara, uang rakyat,” tegasnya.
*Desak Audit, Buka Tender ke Publik*
Kariyasa menyebut Komisi VIII akan memanggil Kementerian Sosial untuk meminta penjelasan detail perubahan harga tersebut. Ia menduga ada masalah dalam proses pengadaan barang bantuan sosial. “Kalau speknya sama, kualitas sama, kenapa harganya melambung?” ujarnya.
Politikus PDI Perjuangan asal Dapil Bali itu meminta Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspektorat Jenderal Kemensos segera mengaudit pengadaan sepatu tersebut. Ia juga mendesak seluruh proses pengadaan bansos dibuka ke publik, mulai dari spesifikasi, Harga Perkiraan Sendiri, hingga pemenang tender.
“Penerima bansos itu hidupnya sudah susah. Jangan ditambah susah dengan kebijakan yang tidak berpihak. Rp300 ribu itu bisa untuk beli beras 20 kg. Kalau dipaksakan, kuota penerima bisa berkurang drastis,” kata Kariyasa.
Ia mencontohkan dampaknya terhadap cakupan penerima. “Anggap anggaran Rp45 miliar. Dengan harga Rp45 ribu dapat 1 juta pasang. Kalau Rp300 ribu, hanya dapat 150 ribu pasang. Yang 850 ribu anak mau dikemanakan?”
*PDI Perjuangan Dorong UMKM, Bukan Vendor Besar*
Sesuai garis partai yang mendorong ekonomi gotong royong, Kariasa meminta Kemensos melibatkan UMKM dan perajin lokal dalam pengadaan sepatu bansos agar harga lebih wajar dan ekonomi daerah bergerak.
“Jangan semuanya diserahkan ke vendor besar. Perajin sepatu di Cibaduyut, di Bali, banyak yang bisa buat bagus dengan harga Rp75 ribu sampai Rp100 ribu. Ini sejalan dengan arahan Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri agar negara hadir dan belanjanya menghidupi rakyatnya sendiri,” ujarnya.
Komisi VIII, kata dia, akan memastikan bansos tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, dan tepat harga. “PDI Perjuangan tidak anti bantuan mahal kalau memang kualitasnya premium. Tapi ini untuk anak miskin. Fungsinya yang utama, bukan gengsi,” tegas Kariyasa.
(D.Wahyudi)
Social Header