BULELENG, Baliberkabar.id – Tingginya jumlah warga Buleleng yang bekerja ke luar negeri membuat persoalan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) kini menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Buleleng. Tidak hanya soal keberangkatan, tetapi juga ancaman penipuan hingga praktik perekrutan ilegal yang masih membayangi calon pekerja migran.
Melihat kondisi itu, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan ESDM Kabupaten Buleleng mulai memperkuat kolaborasi dengan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Provinsi Bali. Langkah ini difokuskan untuk memperketat pengawasan, meningkatkan edukasi masyarakat, sekaligus memperkuat perlindungan bagi PMI asal Buleleng.
Kepala Disnakertrans ESDM Buleleng, Putu Arimbawa, Jumat (8/5/2026), mengungkapkan bahwa Buleleng saat ini menjadi daerah penyumbang PMI terbesar di Bali. Bahkan secara nasional, Bali menempati posisi keenam sebagai daerah asal pekerja migran.
Data tahun 2025 mencatat sebanyak 2.437 warga Buleleng bekerja di luar negeri. Sementara hingga April 2026, dari total 4.900 PMI asal Bali, sebanyak 1.052 di antaranya berasal dari Buleleng.
“Jumlahnya sangat besar. Karena itu perlindungan PMI harus menjadi prioritas bersama. Tidak bisa hanya ditangani satu pihak,” ujar Arimbawa.
Menurutnya, kerja sama lintas sektor menjadi langkah penting untuk menekan munculnya persoalan yang kerap dialami PMI, mulai dari penipuan, perekrutan ilegal, hingga masalah perlindungan saat bekerja di luar negeri.
Dalam kolaborasi tersebut, Disnakertrans ESDM Buleleng juga akan memperketat pengawasan terhadap keberadaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di wilayah Buleleng. Pengawasan itu akan dibarengi sosialisasi massif kepada masyarakat agar calon PMI memahami prosedur resmi sebelum berangkat bekerja ke luar negeri.
“Tujuannya jelas, agar PMI asal Buleleng benar-benar mendapat rasa aman dan nyaman saat bekerja di luar negeri,” tegasnya.
Di sisi lain, Kepala BP3MI Provinsi Bali, Muhammad Iqbal, mengakui masih banyak ditemukan LPK bermasalah atau “nakal” di Bali. Bahkan BP3MI Bali sudah menerima sejumlah laporan dugaan penipuan terhadap calon PMI.
Kondisi itu membuat Buleleng dinilai perlu mendapat perhatian khusus mengingat tingginya angka warga yang memilih bekerja di luar negeri.
“Kasus-kasus penipuan masih ada. Karena itu edukasi dan perlindungan harus diperkuat sampai ke masyarakat bawah,” kata Iqbal.
BP3MI Bali bersama Pemkab Buleleng juga akan menjalankan sejumlah program nasional seperti Desa Migran Emas dan Kampanye Nasional Migrasi Aman. Program tersebut difokuskan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait prosedur kerja ke luar negeri yang legal dan aman.
Selain itu, informasi terkait perlindungan PMI nantinya akan disebarluaskan secara berkelanjutan melalui berbagai media milik Pemkab Buleleng agar menjangkau masyarakat hingga tingkat desa.
Iqbal juga mengingatkan calon PMI agar tidak mudah tergiur janji keberangkatan cepat dengan biaya murah yang tidak masuk akal. Menurutnya, calon pekerja migran wajib memastikan agen atau perusahaan penempatan memiliki izin resmi seperti SIP3MI dan SIP2MI.
Tak hanya itu, kesiapan mental, kemampuan kerja, penguasaan bahasa negara tujuan, hingga restu keluarga juga disebut menjadi faktor penting sebelum memutuskan bekerja ke luar negeri.
Kolaborasi antara Disnakertrans ESDM Buleleng dan BP3MI Bali ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Buleleng di bawah kepemimpinan Nyoman Sutjidra dan Gede Supriatna dalam memperkuat perlindungan serta pemberdayaan PMI asal Buleleng agar tidak menjadi korban praktik perekrutan ilegal maupun penipuan. (Smty)
Social Header