Sebanyak 19 kepala desa dari seluruh desa di Bali berhasil lolos dalam program Apresiasi Desa Transparan 2026, tiga di antaranya berasal dari Kabupaten Buleleng.
BULELENG, Bali Berkabar.id | Desa-desa di Buleleng mulai bergerak keluar dari pola lama pemerintahan yang tertutup. Kini, transparansi dan pelayanan informasi publik menjadi ukuran baru dalam menilai kualitas tata kelola desa.
Hal itu terlihat setelah tiga desa di Buleleng yakni Pemaron, Baktiseraga, dan Tajun masuk dalam Program Apresiasi Desa Transparan 2026 yang digelar Komisi Informasi Provinsi Bali.
Menariknya, dari hanya 19 desa se-Bali yang lolos program tersebut, tiga di antaranya berasal dari Kabupaten Buleleng. Situasi ini memperlihatkan bahwa desa-desa di Buleleng mulai serius membangun sistem pelayanan publik yang lebih terbuka dan berbasis digital.
Tim Komisi Informasi Provinsi Bali bahkan turun langsung melakukan visitasi ke sejumlah desa peserta untuk mengecek sejauh mana keterbukaan informasi benar-benar dijalankan, bukan sekadar formalitas administrasi.
Ketua KI Bali, Dewa Nyoman Suardana, menegaskan bahwa desa transparan bukan hanya soal memasang papan informasi atau membuat media sosial desa. Lebih dari itu, keterbukaan harus menjadi budaya kerja pemerintahan desa.
Menurutnya, desa yang mulai berani membuka akses informasi kepada masyarakat biasanya juga lebih siap menghadapi pengawasan publik dan tuntutan pelayanan modern.
“Kami melihat beberapa desa sudah mulai mengarah ke tata kelola yang lebih terbuka, termasuk penguatan digitalisasi pelayanan dan dukungan anggaran untuk sistem informasi desa,” ujarnya.
Di sisi lain, Pemkab Buleleng juga mulai mendorong desa-desa agar tidak lagi alergi terhadap keterbukaan informasi publik. Pendampingan dilakukan mulai dari penguatan dokumen pelayanan, pengisian standar informasi publik, hingga inovasi digital desa.
Kabid Pengelolaan Layanan dan Informasi Publik Kominfosanti Buleleng, Gusde Mahardika, menyebut Buleleng sebenarnya telah memiliki lima desa berstatus informatif sejak beberapa tahun terakhir. Namun dalam tahap penjaringan program tahun ini, hanya tiga desa yang berhasil melaju ke tahap penilaian lanjutan.
“Ini menjadi peluang agar desa di Buleleng bisa menjadi contoh tata kelola pemerintahan desa yang terbuka dan akuntabel,” katanya.
Sementara itu, Desa Baktiseraga menjadi salah satu desa yang cukup agresif melakukan pembenahan pelayanan publik. Selain memperkuat digitalisasi layanan, desa tersebut juga mulai mengembangkan pola komunikasi publik melalui media sosial dan kanal informasi desa.
Perbekel Desa Baktiseraga, Gusti Putu Armada, mengatakan keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.
“Kami ingin masyarakat lebih mudah mengakses informasi desa secara cepat dan terbuka,” ujarnya. (Smty)
Social Header