BULELENG, Baliberkabar.id – Upaya memperkuat demokrasi tidak selalu dilakukan melalui forum resmi atau rapat-rapat di ruang pertemuan. Di sebuah rumah sederhana di wilayah Sangket, Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, Buleleng, suasana berbeda tampak saat jajaran Bawaslu Buleleng memilih turun langsung menemui warga penyandang disabilitas untuk mendengar aspirasi mereka.
Kunjungan yang berlangsung Senin (8/6) itu menjadi bagian dari upaya Bawaslu Buleleng memastikan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, tetap memiliki ruang yang sama dalam kehidupan demokrasi.
Anggota Bawaslu Buleleng, I Ketut Adi Setiawan, mengatakan bahwa penyandang disabilitas tidak boleh dipandang sebagai kelompok yang berada di pinggir proses demokrasi. Mereka memiliki hak politik yang sama dengan warga negara lainnya, baik dalam menyampaikan pendapat, mengikuti tahapan pemilu, maupun terlibat dalam pengawasan partisipatif.
Menurutnya, kualitas demokrasi tidak hanya diukur dari tingginya angka partisipasi pemilih, tetapi juga dari sejauh mana seluruh kelompok masyarakat dapat mengakses dan merasakan hak-haknya secara setara.
"Demokrasi yang baik adalah demokrasi yang mampu merangkul semua kalangan tanpa terkecuali. Tidak boleh ada warga yang merasa terabaikan atau kesulitan mengakses informasi serta layanan kepemiluan hanya karena kondisi tertentu yang mereka miliki," ujarnya.
Dalam dialog tersebut, Bawaslu mendengarkan berbagai pandangan dan pengalaman warga terkait akses informasi, pendidikan politik, hingga keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi. Pendekatan langsung seperti ini dinilai penting untuk mengetahui persoalan yang dihadapi masyarakat di lapangan secara nyata.
Adi menjelaskan, pengawasan partisipatif yang selama ini dikembangkan Bawaslu tidak hanya menyasar kelompok masyarakat umum, tetapi juga kelompok rentan yang sering menghadapi hambatan dalam memperoleh informasi maupun layanan publik.
Karena itu, pihaknya berupaya hadir lebih dekat dengan masyarakat agar proses demokrasi benar-benar dapat dirasakan oleh semua pihak.
Ia menambahkan, mewujudkan pemilu yang inklusif bukan hanya soal menyediakan akses pada hari pemungutan suara. Yang lebih penting adalah memastikan seluruh tahapan pemilu dapat dipahami, diikuti, dan diakses secara merata oleh seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas.
Selain berdialog, Bawaslu Buleleng juga menyerahkan bantuan sembako kepada warga yang dikunjungi sebagai bentuk kepedulian sosial.
Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus mempererat hubungan kemanusiaan antara lembaga penyelenggara pemilu dan masyarakat.
Melalui kegiatan tersebut, Bawaslu Buleleng berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya demokrasi dan pengawasan partisipatif terus meningkat. Di sisi lain, kelompok penyandang disabilitas juga didorong agar semakin percaya diri mengambil bagian dalam proses demokrasi dan ikut mengawal pelaksanaan pemilu yang jujur, adil, serta berintegritas.
Pendekatan langsung ke masyarakat seperti ini menjadi pengingat bahwa demokrasi sejatinya tidak hanya dibangun melalui aturan dan prosedur, tetapi juga melalui kehadiran negara dan penyelenggara pemilu di tengah warga yang selama ini kerap luput dari perhatian. (Smty)
Social Header