Jakarta, Baliberkabar.id -
Front Penyelamat Aset Rakyat (FPAR) menggelar aksi damai di depan Kedutaan Besar Singapura, Jakarta, pukul 13.00 WIB. Aksi ini adalah bentakan rakyat terhadap kejahatan ekonomi lintas negara yang merampok kedaulatan dan menguras kekayaan Indonesia Jumat (3/7/2026).
FPAR menegaskan, hubungan baik antar negara tidak boleh menjadi tameng bagi koruptor, pelaku pencucian uang, dan penjarah sumber daya alam untuk bersembunyi.
Dalam aksi tersebut, FPAR menyampaikan TIGA TUNTUTAN KERAS KEPADA PEMERINTAH SINGAPURA:
1. KEMBALIKAN!
Segera kembalikan seluruh aset dan uang hasil tindak pidana korupsi serta pencucian uang milik koruptor Indonesia melalui mekanisme hukum yang berlaku.
2. HENTIKAN!
Stop menerima dan melindungi hasil praktik _Illegal Fishing_ dan _Illegal Logging_ yang telah merugikan kedaulatan dan menghabisi sumber daya kelautan Republik Indonesia.
3. STOP!
Hentikan penggunaan pasir laut Indonesia yang berasal dari aktivitas penambangan ilegal untuk kepentingan proyek reklamasi.
Koordinator Lapangan FPAR, Ridha Furqon Wahyu Ramdhani, menyatakan kekayaan yang dirampok itu adalah milik rakyat.
"Korupsi dan pencucian uang bukan hanya mencuri uang negara. Itu merampas hak rakyat atas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. S$6 miliar aset disita Singapura 2019-2024. Itu uang rakyat Indonesia yang dikunci di luar negeri dan harus dipulangkan!" tegas Ridha.
FPAR juga menyoroti sejarah ekspor pasir laut ke Singapura yang telah menyebabkan hilangnya pulau-pulau kecil di Kepulauan Riau.
"Kami tidak anti-Singapura. Tapi kami menolak keras jika Singapura menjadi surga bagi para penjarah kekayaan Indonesia," tutup Ridha.
FPAR mendesak pemerintah Indonesia dan Singapura segera bertindak nyata: pulangkan aset koruptor, lindungi laut, dan hentikan perdagangan sumber daya dari aktivitas ilegal.(DW)
Social Header