Rapat koordinasi yang dipimpin Gubernur Bali Wayan Koster di Ruang Rapat Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Selasa (28/7/2026)
DENPASAR, Bali Berkabar – Meninggalnya seorang terduga pelaku pencurian akibat dugaan aksi main hakim sendiri di Desa Baturiti, Kabupaten Tabanan, menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian dalam Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bali. Pemerintah Provinsi Bali menegaskan pentingnya menjaga kondusivitas daerah dengan mengedepankan penyelesaian melalui jalur hukum, bukan tindakan yang berujung pada kekerasan.
Rapat koordinasi yang dipimpin Gubernur Bali Wayan Koster di Ruang Rapat Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Selasa (28/7/2026), dihadiri unsur Forkopimda, di antaranya Kapolda Bali, Pangdam IX/Udayana, Kabinda Bali, jajaran Imigrasi, serta Danrem 163/Wirasatya. Pertemuan tersebut membahas situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk pengawasan terhadap warga negara asing (WNA) dan berbagai isu yang berkembang di ruang publik.
Berdasarkan laporan seluruh unsur keamanan, kondisi Bali secara umum dinyatakan tetap aman dan kondusif. Meski demikian, sejumlah persoalan yang belakangan menjadi perhatian masyarakat turut dievaluasi agar tidak berkembang menjadi gangguan yang dapat memengaruhi stabilitas daerah maupun sektor pariwisata.
Salah satu isu yang mengemuka adalah kasus dugaan pengeroyokan terhadap seorang terduga pelaku pencurian di wilayah Baturiti, Tabanan. Peristiwa tersebut memicu perhatian publik setelah beredar luas di media sosial dan menjadi bahan perbincangan masyarakat.
Menanggapi hal itu, Gubernur Bali Wayan Koster mengingatkan masyarakat agar tidak mengambil tindakan sendiri terhadap setiap dugaan pelanggaran hukum. Menurutnya, setiap persoalan harus diserahkan kepada aparat penegak hukum agar diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
"Seluruh masyarakat Bali agar turut menjaga kondusivitas situasi di lingkungannya masing-masing, menahan diri apabila terjadi permasalahan hukum sehingga tidak sampai main hakim sendiri, serta menyerahkan sepenuhnya permasalahan hukum kepada pihak yang berwenang," tegas Koster.
Ia juga meminta para kepala desa dan bendesa adat di seluruh Bali untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga keamanan lingkungan sekaligus menghormati proses hukum. Selain itu, masyarakat diimbau tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu sesuai fakta dan tidak menyebarkan opini yang justru memperkeruh suasana.
Menurut Koster, pemerintah bersama seluruh unsur terkait secara rutin melakukan evaluasi terhadap kondisi keamanan Bali. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak langsung menyimpulkan situasi hanya berdasarkan informasi yang beredar di media sosial, karena tidak semua informasi mencerminkan kondisi sebenarnya.
"Bukan tentang satu atau dua masalah besar yang menjadi atensi, tetapi bagaimana Bali dengan sektor pariwisatanya tetap kondusif. Koordinasi ini kami lakukan secara rutin untuk mengevaluasi situasi keamanan. Beberapa isu yang muncul di media sosial pun terkadang tidak sesuai dengan faktanya," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Koster juga menyinggung pentingnya pemerataan ekonomi sebagai salah satu upaya mencegah munculnya persoalan sosial. Menurutnya, Pemerintah Provinsi Bali bersama pemerintah kabupaten/kota terus menjalankan berbagai program pemberdayaan ekonomi dan bantuan sosial agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.
Menjawab pertanyaan terkait aktivitas komunitas pelari warga negara asing yang sempat menjadi sorotan publik, Koster menilai kegiatan tersebut merupakan aktivitas olahraga yang pada dasarnya tidak mengganggu masyarakat. Kendati demikian, pemerintah bersama aparat keamanan tetap melakukan pemantauan untuk memastikan seluruh aktivitas warga negara asing berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Provinsi Bali kembali menegaskan bahwa menjaga keamanan dan ketertiban bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, melainkan membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat. Di tengah derasnya arus informasi dan berbagai dinamika sosial, sikap tenang, bijak, serta menghormati proses hukum dinilai menjadi kunci agar Bali tetap aman, kondusif, dan dipercaya sebagai destinasi pariwisata dunia. (Smty)
Social Header