TIMIKA, Bali Berkabar – Pengurus Daerah Karang Taruna Kabupaten Mimika turun langsung ke Pasar Sentral Timika untuk melaksanakan asesmen sosial-ekonomi terhadap para pedagang, Sabtu (18/7/2026). Kegiatan tersebut menjadi langkah awal dalam memetakan berbagai persoalan yang dihadapi pedagang sekaligus menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran bagi pemerintah daerah.
Asesmen yang dilaksanakan melalui Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial ini bukan sekadar kegiatan pendataan. Karang Taruna berupaya memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi para pedagang, mulai dari tantangan usaha, persoalan ekonomi, hingga kebutuhan yang selama ini belum sepenuhnya terakomodasi dalam berbagai program pemerintah.
Pelaksanaan kegiatan diawali dengan koordinasi bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika, Kepala Distrik Mimika Baru, Kelurahan Pasar Sentral Timika, pengelola Pasar Sentral Timika, serta Majelis Pertimbangan Karang Taruna Kabupaten Mimika yang menerbitkan izin pelaksanaan asesmen di kawasan pasar.
Tim asesmen dipimpin langsung Ketua Karang Taruna Kabupaten Mimika, Vinsen Apoka, didampingi Sekretaris Umum Herdy Ezra Waroi, Wakil Ketua XII Pernus Tarasen, Wakil Ketua V Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial Menius Uamang, S.E., anggota Ludia Wutwensa, Kepala Pasar Sentral Timika, serta Bung Kafiar dari Bidang Publikasi Karang Taruna.
Ketua Karang Taruna Kabupaten Mimika, Vinsen Apoka, mengatakan asesmen tersebut merupakan bagian dari komitmen organisasi untuk memastikan setiap kebijakan yang nantinya diambil benar-benar didasarkan pada kebutuhan masyarakat di lapangan.
"Perhatian afirmatif kepada Mama-Mama Orang Asli Papua merupakan bagian dari komitmen untuk memastikan masyarakat asli Papua mendapatkan ruang dan perhatian yang layak dalam pembangunan ekonomi. Namun, pada saat yang sama, kami tetap mengedepankan keadilan, keseimbangan, dan penghormatan terhadap seluruh pedagang yang mencari nafkah di pasar ini," ujar Vinsen Apoka.
Menurutnya, Karang Taruna ingin membangun keseimbangan antara hak dan kewajiban seluruh pedagang, baik mereka yang mengontrak lapak dan membayar retribusi maupun pedagang yang menjalankan usaha dalam kondisi yang lebih rentan.
Dari hasil asesmen awal, tim menemukan sejumlah persoalan yang memerlukan perhatian serius, di antaranya tingginya biaya transportasi yang tidak sebanding dengan pendapatan pedagang tradisional, persoalan rantai pasok barang dagangan, fluktuasi pendapatan, keterbatasan akses terhadap program pemerintah dan permodalan, hingga fasilitas sanitasi di kawasan pasar yang masih perlu ditingkatkan.
Karang Taruna menilai persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan secara parsial. Oleh karena itu, seluruh hasil asesmen akan dihimpun sebagai bahan rekomendasi kepada pemerintah daerah dan perangkat daerah terkait sesuai kewenangannya. Program serupa juga akan dilanjutkan secara bertahap di pasar-pasar lain di Distrik Mimika Baru maupun wilayah lain di Kabupaten Mimika yang dapat dijangkau melalui jalur darat.
Vinsen berharap seluruh pemangku kepentingan dapat mendukung langkah tersebut agar solusi yang dihasilkan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
"Kami mengharapkan dukungan penuh dari dinas terkait, dalam hal ini Disperindag, para Kepala Distrik, Kepala Kelurahan, dan Kepala Kampung, karena aktivitas jual-beli masyarakat adalah urat nadi kehidupan sehari-hari mereka," tegasnya.
Kegiatan asesmen ini juga mendapat dukungan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika yang diwakili Kepala Bidang Sarana Prasarana Perdagangan, Matius Way, S.E., M.Si. Kolaborasi lintas sektor tersebut diharapkan mampu melahirkan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang dan memperkuat ekonomi kerakyatan di Kabupaten Mimika. (Dwi)
Social Header