Putu Arya Suarnata, (pegang mic) Ketua Divisi Partisipasi Masyarakat, Hubungan Masyarakat (Humas), dan Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Buleleng.
BULELENG, Bali Berkabar – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buleleng memastikan program pendidikan pemilih tetap berjalan meski tahapan Pemilu dan Pilkada telah berakhir. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan literasi demokrasi sekaligus mempersiapkan masyarakat menghadapi Pemilu 2029.
Komitmen itu disampaikan Ketua Divisi Partisipasi Masyarakat, Hubungan Masyarakat (Humas), dan Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Buleleng, Putu Arya Suarnata, dalam kegiatan media gathering di Kantor KPU Buleleng, Rabu (1/7/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Ketua KPU Buleleng Dudy Udiyana, Ketua Divisi Teknis Agus Tryo Arisnawan, jajaran Divisi Data dan Informasi, Divisi Hukum, serta sekitar 30 awak media dari berbagai perusahaan media di Kabupaten Buleleng.
Putu Arya mengatakan masih banyak masyarakat yang beranggapan aktivitas KPU berhenti setelah pemungutan suara selesai. Padahal, kata dia, KPU tetap menjalankan berbagai program berkelanjutan, mulai dari pendidikan pemilih, sosialisasi, evaluasi, hingga persiapan penyelenggaraan Pemilu 2029.
"Program pendidikan pemilih terus kami laksanakan sesuai arahan KPU RI. Selain itu, kami juga tetap melakukan sosialisasi, evaluasi, dan berbagai persiapan menghadapi Pemilu 2029," ujarnya.
Sepanjang 2025, KPU Buleleng telah melaksanakan pendidikan pemilih di 33 lokasi, meliputi SMA, SMK, madrasah, hingga perguruan tinggi. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 5.824 peserta dengan sasaran meningkatkan pemahaman politik, terutama bagi pemilih pemula yang akan menggunakan hak pilihnya pada pemilu mendatang.
Selain kalangan pelajar dan mahasiswa, KPU Buleleng juga memberikan perhatian terhadap penyandang disabilitas. Bersama KPU Provinsi Bali, KPU Buleleng terlibat dalam penyusunan modul pendidikan pemilih yang dirancang lebih inklusif agar dapat menjadi pedoman dalam memberikan edukasi politik kepada kelompok disabilitas.
Menurut Putu Arya, peningkatan partisipasi penyandang disabilitas tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan fasilitas di tempat pemungutan suara (TPS), tetapi juga memerlukan dukungan keluarga dan lingkungan agar mereka dapat menggunakan hak pilih secara optimal.
Sebagai bagian dari evaluasi, KPU Buleleng juga terus mengkaji tingkat partisipasi masyarakat pada pemilu sebelumnya. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyusunan strategi sosialisasi yang lebih efektif menjelang Pemilu 2029.
Memasuki 2026, KPU Buleleng berencana memperluas pendidikan kepemiluan melalui pembentukan Pojok Demokrasi sebagai ruang edukasi bagi masyarakat. Selain itu, sosialisasi akan terus dilakukan melalui sekolah, perguruan tinggi, media sosial, serta kerja sama dengan media massa.
Putu Arya berharap sinergi antara KPU dan insan pers dapat terus terjalin sehingga informasi kepemiluan tersampaikan secara akurat dan mudah dipahami masyarakat. Menurutnya, peran media menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan literasi demokrasi sekaligus mendorong partisipasi masyarakat pada Pemilu 2029. (Smty)


Social Header