Calon Ketua Presidium Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Natael Bremana, mengeluarkan pernyataan sikap keras menanggapi rentetan peristiwa kekerasan dan konflik yang terjadi di Tanah Papua sepanjang 2026. Ia mendesak PMKRI dan organisasi mahasiswa lainnya untuk tidak lagi bersikap netral menghadapi persoalan yang menurutnya sudah mendesak.
Pernyataan itu disampaikan menyusul serangkaian insiden yang terjadi di Papua dalam beberapa bulan terakhir, mulai dari penembakan pesawat sipil hingga gelombang penolakan proyek investasi berskala besar.
Rentetan Insiden yang Jadi Sorotan
Pada 11 Februari 2026, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Elkius Kobak menembak pesawat Smart Air di Bandara Korowai, Boven Digoel, Papua Selatan. Insiden itu menewaskan Pilot Egon Irawan dan Kopilot Baskoro, sementara 13 penumpang dilaporkan selamat. Kejadian tersebut memaksa otoritas penerbangan menutup sementara 11 bandara perintis di Papua.
Kekerasan serupa kembali terjadi pada 2 Juli 2026, ketika KKB menembak dan membakar pesawat milik Associated Mission Aviation (AMA) di Bandara Balinggama, Yahukimo, Papua Pegunungan. Pilot Nicholas F. Goselin, warga negara Amerika Serikat, tewas dalam insiden itu. Akibat kejadian tersebut, AMA sempat menghentikan seluruh operasional penerbangannya di Papua selama sepekan, sementara Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz masih memburu tujuh orang tersangka hingga kini.
Selain kekerasan bersenjata, penolakan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) juga marak terjadi di berbagai wilayah Papua sejak Mei 2026. Aksi demonstrasi berlangsung di Manokwari, Sorong, dan Jayapura, menuntut penghentian ekspansi perkebunan sawit, tambang, dan proyek pangan skala besar yang dinilai merampas tanah adat dan diiringi peningkatan kehadiran militer. Di Sorong, misalnya, warga menolak rencana perkebunan sawit seluas hampir 98 ribu hektare senilai investasi Rp24 triliun.
Penolakan juga menyasar rencana pemekaran daerah otonomi baru di Paniai, serta desakan pencabutan sejumlah izin investasi di Papua Tengah. Sementara itu, para pemimpin adat dari tujuh wilayah adat Papua turut menggelar rapat pleno awal Juli 2026 untuk merumuskan sikap bersama, menegaskan keselamatan warga harus diutamakan di atas kepentingan proyek pembangunan.
Pernyataan Sikap Natael Bremana
Menanggapi situasi tersebut, Natael menyatakan keprihatinan mendalam dan menyerukan lima poin sikap.
"Berapa banyak lagi nyawa yang harus hilang di langit dan tanah Papua sebelum kita berhenti pura-pura ini bukan urusan kita?" ujar Natael.
Ia mengutuk keras segala bentuk kekerasan bersenjata terhadap warga sipil di Papua, dari pihak mana pun asalnya. Namun ia juga menegaskan bahwa kekerasan tidak lahir dari ruang kosong, melainkan dari akumulasi ketidakadilan yang dibiarkan bertahun-tahun.
Natael turut menolak tegas ekspansi PSN dan investasi ekstraktif yang menurutnya kerap datang bersama pengerahan militer dan mengabaikan hak masyarakat adat. "Investasi yang dikawal moncong senjata bukan pembangunan, itu penjajahan gaya baru," katanya.
Ia juga mendesak penarikan pasukan organik dan non-organik yang berlebihan di wilayah sipil Papua, serta evaluasi menyeluruh atas pendekatan keamanan yang selama ini dinilai menambah korban alih-alih menciptakan rasa aman. Selain itu, ia meminta pemerintah membuka ruang dialog yang setara dengan Dewan Adat Papua dan elemen masyarakat sipil lainnya.
Di akhir pernyataannya, Natael menyerukan kepada seluruh organisasi mahasiswa, termasuk PMKRI, GMKI, dan elemen Cipayung lainnya, untuk mengambil sikap tegas. "Diam di tengah penindasan bukan sikap netral — itu keberpihakan pada penindas," tegasnya.
"Papua bukan sekadar proyek pembangunan di peta nasional. Papua adalah manusia, tanah, dan martabat yang tidak bisa dikorbankan atas nama investasi maupun stabilitas semu," pungkas Natael, seraya menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu Papua jika kelak terpilih memimpin Presidium Pusat PMKRI.(DW)
Social Header