Seruan kemanusiaan itu disampaikan Direktur Eksekutif YKKMP, Theo Hesegem, dalam pernyataan sikap resmi yang dikeluarkan di Wamena, Jumat (26/9/2026).
YKKMP menegaskan satu pesan utama: Dialog tidak pernah membunuh siapapun.
"Dialog membuka ruang untuk mendengar, memahami, mencari jalan keluar, dan menyelamatkan kehidupan manusia," tulis YKKMP.
Perlindungan Warga Sipil Harus Utama
YKKMP menilai dalam situasi konflik bersenjata, masyarakat sipil merupakan kelompok yang wajib mendapatkan perlindungan paling utama. Mereka tidak boleh menjadi korban, sasaran, ataupun alat dalam pertarungan kepentingan politik dan keamanan.
YKKMP melihat konflik berkepanjangan telah berdampak serius. Masyarakat kehilangan rasa aman, sebagian terpaksa mengungsi, dan aktivitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta kehidupan sosial terganggu.
Guru, tenaga kesehatan, pekerja kemanusiaan, perempuan, anak-anak, masyarakat adat Papua, maupun warga non-Papua yang tinggal dan bekerja di Papua memiliki hak yang sama untuk hidup aman.
"Tidak boleh ada warga sipil yang dibunuh hanya karena dituduh sebagai bagian dari kelompok tertentu," tegas YKKMP.
Dialog dan Penegakan Hukum Sejalan
YKKMP menekankan seruan dialog tidak boleh dipahami sebagai pembenaran terhadap kekerasan, pembunuhan, penyanderaan, maupun tindakan lain yang melanggar hukum.
Sebaliknya, dialog harus berjalan bersamaan dengan penghormatan terhadap hukum, penegakan keadilan, penghormatan HAM, serta perlindungan korban. Setiap dugaan tindak pidana dan pelanggaran HAM harus ditangani melalui proses hukum yang adil, transparan, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Dialog dan penegakan hukum bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Keduanya dapat berjalan bersama untuk menghentikan kekerasan dan mencari penyelesaian yang bermartabat," tulis pernyataan tersebut.
Pandangan itu sejalan dengan penekanan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tentang pentingnya pendekatan dialog dan perdamaian untuk memutus siklus kekerasan di Papua.
Tujuh Seruan Kemanusiaan
Dalam pernyataannya, YKKMP menyampaikan tujuh seruan kepada para pihak:
Pertama, kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk membuka dan memperkuat ruang dialog yang serius, terukur, aman, inklusif, dan berkelanjutan.
Kedua, kepada TNI dan Polri agar dalam pelaksanaan tugas di wilayah konflik menempatkan perlindungan warga sipil, prinsip HAM, kehati-hatian, akuntabilitas, dan hukum sebagai dasar tindakan.
Ketiga, kepada kelompok bersenjata agar menghentikan tindakan yang mengancam atau merenggut kehidupan warga sipil serta menghormati prinsip-prinsip kemanusiaan.
Keempat, kepada seluruh pihak agar tidak menggunakan masyarakat sipil sebagai alat, sasaran, maupun bagian dari strategi konflik.
Kelima, kepada lembaga penegak hukum dan lembaga HAM agar menyelidiki setiap dugaan pelanggaran HAM terhadap warga sipil secara profesional dan transparan.
Keenam, kepada tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, perempuan, pemuda, dan organisasi masyarakat sipil agar menjadi jembatan perdamaian.
Ketujuh, kepada media dan masyarakat agar menyampaikan informasi berdasarkan fakta dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
YKKMP menegaskan tidak ingin masyarakat Papua maupun non-Papua terus hidup dalam ketakutan, anak-anak kehilangan kesempatan belajar, dan keluarga kehilangan orang yang dicintai.
"Selamatkan manusia. Hentikan kekerasan. Lindungi warga sipil. Buka ruang dialog. Bangun perdamaian berdasarkan keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia," tutup Theo Hesegem.(DW)
Social Header