Sumut - baliberkabar. Id | Lembaga swadaya masyarakat Trisakti menemukan dugaan penyelewengan ratusan juta Dana Desa Panompuan Kecamatan Angkola Timur pada tahun anggaran 2022 dan 2023. Selain menemukan dugaan korupsi, juga ditemukan perangkat desa yang tidak pernah melaksanakan tugasnya, tetapi tetap digaji.
Dugaan penyelewengan Dana Desa Panompuan dilakukan selama dua tahun berturut-turut. Kegiatan paling berpengaruh adalah kegiatan ketahanan pangan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Selama dua tahun berturut-turut program nasional ini tidak berjalan, kata sekretaris LSM Trisakti Jabbar Chan, Sabtu (5/10/2024)
Dijelaskannya, ratusan juta belanja ketahanan pangan desa Panompuan Kecamatan Angkola Timur tahun anggaran 2022 yang digunakan untuk pembelian sapi diduga fiktif. Selanjutnya, tahun anggaran 2023, belanja ketahanan pangan yang digunakan untuk pembelian bibit dan pupuk untuk dibagikan kepada masyarakat tidak ada realisasi. "Modusnya kepala desa diduga melakukan rekayasa laporan pertanggungjawaban", ucapnya.
Program ketahanan pangan yang merupakan program nasional harus menganggarkan 20% dari total Dana Desa yang diterima. Indonesia merupakan negara dengan tingkat kelaparan tertinggi ke-3 (tiga) se Asia Tenggara (Global Hunger Index 2021). Sehingga pemerintah menyiapkan langkah-langkah desa pencegahan krisis pangan di desa. Namun sangat disayangkan anggarannya di korupsi. "Kasus dugaan korupsi anggaran ketahanan pangan ini bakal menjadi perhatian publik", katanya.
Ditambahkannya, Trisakti telah melayangkan surat klarifikasi terhadap kepala desa Panompuan Aminur Rasyid terkait anggaran ketahanan pangan tersebut. Kemudian ditanggapi kepala desa Panompuan Aminur Rasyid yang berjanji memperlihatkan SPJ. Namun sangat disayangkan, saat dihubungi tidak ada lagi tanggapan. "Sebenarnya kami telah berupaya agar temuan tersebut diklarifikasi langsung kepala desa, tetapi tidak ada tanggapan lagi" , pungkasnya.
Informasi yang dihimpun dilapangan, Inspektorat Tapanuli Selatan sudah pernah turun langsung melakukan pemeriksaan anggaran ketahanan pangan untuk pembelian sapi. Namun hingga saat ini belum diketahui tindaklanjutnya.(Tim)
Social Header