Buleleng, baliberkabar.id - Guna memperkuat pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kebencanaan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Buleleng menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema Pembinaan dan Pengawasan SPM Sub Urusan Bencana, di Hotel Puri Lovina. Selasa (22/7/2025).
Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan BPBD Provinsi Bali, tim Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) SPM, organisasi pendukung seperti SIAP SIAGA, hingga perwakilan perangkat daerah, kecamatan, dan desa.
Kepala Pelaksana BPBD Buleleng, Putu Ariadi Pribadi, menegaskan bahwa SPM merupakan kewajiban konstitusional pemerintah daerah untuk menjamin hak dasar warga dalam menghadapi risiko bencana. “SPM bukan sekadar formalitas. Ini wujud komitmen nyata untuk melindungi masyarakat melalui layanan kebencanaan yang terencana, terukur, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Menurut Ariadi, ada lima indikator utama dalam SPM sub urusan bencana: informasi rawan bencana, peringatan dini, edukasi, evakuasi dan penyelamatan, serta pemenuhan kebutuhan dasar pascabencana. Mengingat kompleksitas ancaman bencana di Buleleng, mulai dari gempa, longsor, hingga kebakaran hutan, strategi terpadu dan kolaboratif menjadi kebutuhan mendesak.
Dalam FGD, para narasumber dari BPBD Provinsi dan tim Binwas SPM memberikan pembekalan teknis terkait pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi SPM. Diskusi juga menyoroti tantangan di lapangan, seperti keterbatasan sumber daya, koordinasi lintas sektor, dan perlunya penguatan peran desa dalam kesiapsiagaan.
BPBD Buleleng juga tengah mendorong pemanfaatan sistem digital e-SPM untuk mempercepat pelaporan dan pengambilan keputusan berbasis data.
“Penanggulangan bencana adalah kerja kolektif. Kami mengajak semua pihak bersinergi untuk membangun Buleleng yang tangguh bencana, dengan layanan kebencanaan yang inklusif, cepat, dan tepat sasaran,” pungkas Ariadi. (Smty)
Social Header