Jakarta, Baliberkabar.id - Ketua Umum Forum Koordinasi Penegak Hukum (FORKOGAKUM), Dr. Tasrif M. Saleh, SH., MH., menegaskan bahwa reformasi kultural di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada internal kepolisian. Menurutnya, keberhasilan reformasi hanya dapat tercapai apabila seluruh pihak ikut terlibat dan menghentikan praktik-praktik tidak terpuji yang selama ini justru datang dari luar institusi.
Dalam keterangan tertulis yang disampaikan di Jakarta, Jumat (28/11/2025), Tasrif menilai bahwa tuntutan publik agar Polri berbenah secara kultural sering kali tidak melihat fakta bahwa berbagai godaan perilaku menyimpang justru dipicu oleh para pihak eksternal yang berurusan dengan penegakan hukum.
“Reformasi kultural sangat sulit diwujudkan apabila seluruh beban diarahkan ke internal Polri. Godaan perilaku tak terpuji selama ini banyak datang dari luar,” ujarnya.
Tasrif menjelaskan bahwa pihak eksternal kerap mencoba mempengaruhi aparat melalui praktik gratifikasi, pungli, hingga intervensi politik dan finansial. Menurutnya, anggota Polri tetaplah manusia dengan batas kemampuan dalam menghadapi tekanan semacam itu.
“Para pihak yang sedang berperkara sampai pengusaha ilegal sering mencoba menggoda agar anggota Polri menjadi backing kegiatan mereka. Ini harus dihentikan,” tegas akademisi Pascasarjana Universitas Jayabaya tersebut.
Meski demikian, Tasrif menekankan bahwa Polri tetap harus berkomitmen pada nilai Tribrata dan Catur Prasetya sebagai landasan moral dalam menjalankan tugas di tengah tekanan eksternal. Dukungan eksternal dan integritas internal harus berjalan seiring agar reformasi kultural dapat benar-benar terwujud.
Isu reformasi Polri kembali menguat setelah penanganan aksi unjuk rasa pada akhir Agustus 2025. Gelombang dorongan masyarakat agar institusi Polri dibenahi membuat Presiden Prabowo Subianto membentuk Komite Reformasi Polri, yang kini menjadi fokus pembahasan publik.
Tasrif menutup pernyataannya dengan menyerukan perubahan bersama. “Reformasi Polri bukan hanya tanggung jawab Polri. Ini tanggung jawab seluruh elemen bangsa,” katanya. (Red)
Social Header