BULELENG, BaliBerkabar.id – Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan nasional menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah yang diperkirakan memuncak pada akhir 2025 hingga awal 2026. Penguatan langkah antisipatif ini menjadi fokus utama dalam rapat koordinasi nasional yang digelar secara daring, Senin (28/12/2025).
Rapat tersebut diikuti jajaran pemerintah daerah, termasuk Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Buleleng Gede Sugiartha Widiada, Kepala Pelaksana BPBD Buleleng Gede Suyasa, unsur Forkopimda, serta perangkat daerah terkait dari Ruang BCC Kominfosanti Buleleng.
Koordinasi nasional ini dipimpin Kepala Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Pratikno, dan diikuti oleh kepala BPBD provinsi serta kabupaten/kota se-Indonesia, unsur TNI dan Polri, Dinas Sosial, hingga Dinas Kesehatan.
Dalam arahannya, Pratikno menekankan bahwa periode transisi menuju tahun 2026 memerlukan kewaspadaan ekstra, mengingat tingginya mobilitas masyarakat di tengah kondisi cuaca yang berpotensi ekstrem. Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, diperkirakan sekitar 105 juta orang akan melakukan perjalanan lintas daerah dan wisata.
“Kondisi ini harus diantisipasi bersama. Daerah-daerah yang rawan dan terdampak bencana agar siaga penuh. Ketika masyarakat membutuhkan pertolongan, BPBD bersama TNI dan Polri harus hadir mengawal penanganan dan pemulihan,” tegas Pratikno.
Ia juga mengingatkan daerah yang relatif aman untuk tetap waspada dan siap memberikan dukungan kepada wilayah tetangga yang terdampak bencana. Sinergi antardaerah dinilai krusial, terutama dalam mempercepat pemulihan infrastruktur, layanan publik, aktivitas ekonomi, serta kesiapan dunia pendidikan menjelang dimulainya kembali kegiatan belajar mengajar pada 5 Januari 2026.
Selain kesiapsiagaan personel, Pratikno menekankan pentingnya penguatan sistem peringatan dini, kesiapan jangka pendek dan panjang, serta orkestrasi penanganan bencana oleh BPBD di semua tingkatan. “Pastikan peralatan, jalur evakuasi, dan penyampaian informasi kebencanaan kepada masyarakat berjalan optimal,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menyampaikan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia memasuki musim hujan dengan potensi peningkatan bencana hidrometeorologi basah serta gelombang tinggi di wilayah perairan.
BMKG memprakirakan curah hujan tinggi hingga sangat tinggi akan terjadi pada periode Januari hingga Maret 2026 di sejumlah wilayah, termasuk Bali, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Kondisi ini berpotensi memicu banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem lainnya.
BMKG mengimbau pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk aktif memanfaatkan informasi cuaca resmi, mulai dari prakiraan mingguan, peringatan dini tiga harian, hingga nowcasting 16 jam ke depan, sebagai dasar pengambilan keputusan dan langkah mitigasi di lapangan.
Di sisi lain, Kepala BNPB Suharyanto mengungkapkan bahwa hingga 24 Desember 2025 telah tercatat 3.176 kejadian bencana di Indonesia, yang mayoritas merupakan bencana hidrometeorologi basah.
Menurutnya, penanggulangan bencana tidak dapat hanya bergantung pada pemerintah pusat. “BPBD daerah harus semakin tangguh. Ke depan perlu penguatan kapasitas dan kewenangan agar penanganan bencana dapat dieksekusi lebih cepat dan efektif,” tegasnya.
BNPB juga menekankan pentingnya keterpaduan seluruh fase penanggulangan bencana, mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, hingga tanggap darurat, dengan dukungan penuh unsur TNI dan Polri di lapangan. (Smty)
Social Header