BULELENG, Bali Berkabar – Peringatan Hari Ulang Tahun ke-422 Singaraja dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk memperluas jangkauan layanan kesehatan preventif melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Program ini menjadi bagian dari agenda prioritas sektor kesehatan di bawah kepemimpinan I Nyoman Sutjidra dan Gede Supriatna.
Saat membuka rapat koordinasi dan sosialisasi CKG 2026 di Unit IV Kantor Bupati Buleleng, Selasa (24/2), Asisten I Setda Buleleng, Putu Ariadi Pribadi, menegaskan bahwa momentum hari jadi kota menjadi titik dorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeriksaan kesehatan dini.
Menurutnya, semakin luas cakupan pemeriksaan dari bayi baru lahir hingga lanjut usia, maka dampaknya signifikan terhadap peningkatan angka harapan hidup dan penurunan angka kematian ibu serta bayi. “Kita ingin indeks keluarga sehat di Buleleng meningkat. Gebyar CKG ini bentuk konkret komitmen pemerintah daerah di bidang kesehatan,” ujarnya.
Gebyar CKG 2026 dijadwalkan berlangsung serentak pada Jumat, 6 Maret 2026. Untuk tingkat kabupaten, kegiatan dipusatkan di Taman Kota Singaraja, sementara di masing-masing kecamatan digelar di sejumlah titik layanan yang telah ditentukan.
Masyarakat cukup membawa fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak (KIA) untuk mendapatkan layanan pemeriksaan secara cuma-cuma. Pemerintah daerah mengajak warga datang bersama keluarga guna melakukan deteksi dini faktor risiko kesehatan.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Buleleng, Nyoman Budiastawan, menyampaikan target tahun 2026 sebesar 46 persen masyarakat Buleleng telah mengikuti CKG. Target tersebut dinilai realistis jika seluruh elemen bergerak bersama.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, mulai dari perangkat daerah, camat, perbekel, lurah, hingga unsur desa adat dan tokoh masyarakat. “Sinergi menjadi kunci agar program ini menyentuh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali,” katanya.
Selain kegiatan gebyar, Dinas Kesehatan melalui puskesmas di tiap kecamatan juga menjalankan strategi jemput bola ke desa-desa, kantor perangkat daerah, serta sekolah-sekolah. Langkah ini ditempuh untuk memastikan layanan preventif dapat diakses secara merata dan tidak terhambat faktor jarak maupun keterbatasan informasi. (Smty)
Social Header