BULELENG, Baliberkabar.id – Upaya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman di Kabupaten Buleleng mulai bergerak ke tahap konkret. Pemerintah daerah bersama Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Bali mendorong pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Budaya Sekolah Aman dan Nyaman sebagai langkah strategis lintas sektor.
Langkah ini dibahas dalam kegiatan pendampingan yang digelar di Puri Saron, Selasa (28/4/2026), dengan melibatkan berbagai perangkat daerah hingga unsur kepolisian. Keterlibatan banyak pihak menunjukkan bahwa persoalan keamanan dan kenyamanan sekolah tidak lagi dilihat sebagai urusan internal pendidikan semata.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Buleleng, Putu Ariadi Pribadi, yang mewakili Sekretaris Daerah, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan implementasi dari Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.
“Sekolah tidak cukup hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga harus menjadi ruang yang melindungi, menghargai, dan menumbuhkan setiap peserta didik,” tegasnya.
Menurutnya, konsep sekolah aman dan nyaman tidak hanya menyentuh aspek fisik, tetapi juga mencakup perlindungan psikologis, sosial, hingga kebutuhan spiritual siswa. Bahkan, isu keamanan digital kini ikut menjadi perhatian di tengah maraknya hoaks dan kejahatan siber yang menyasar pelajar.
Dengan adanya 782 satuan pendidikan di Buleleng, yang meliputi 224 PAUD, 482 SD, dan 76 SMP, tantangan dalam implementasi di lapangan tidak dapat dianggap sepele. Oleh karena itu, pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) dianggap sebagai langkah penting untuk memastikan bahwa koordinasi, pendampingan, dan pengawasan dapat berjalan secara efektif.
“Ini bukan sekadar program, tetapi gerakan bersama untuk memastikan anak-anak kita tumbuh di lingkungan yang aman, sehat, dan berkarakter,” ujarnya.
Sementara itu, Widyaprada BPMP Bali, Dwi Prasetya, menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada keterlibatan lintas sektor. Ia menyebut, peran pemerintah daerah akan diperkuat dengan Sekda sebagai ketua Pokja.
“Budaya sekolah aman dan nyaman tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada dukungan dari berbagai pihak, mulai dari Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas PPPA, Dinas Kominfo hingga kepolisian,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan agar pembentukan Pokja tidak berhenti pada tataran administratif. Menurutnya, yang dibutuhkan saat ini adalah langkah nyata di lapangan yang bisa langsung dirasakan oleh sekolah.
“Yang kita harapkan bukan hanya SK terbentuk, tetapi aksi nyata. Mulai tahun ini harus sudah ada perubahan yang dirasakan di sekolah-sekolah,” tegasnya. (Smty)
Social Header