BULELENG, Baliberkabar.id – Upaya menekan persoalan sampah di Kabupaten Buleleng mulai diarahkan dari titik paling mendasar: rumah tangga. Peran perempuan, khususnya ibu rumah tangga, dinilai menjadi kunci dalam mendorong keberhasilan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (PSBS).
Hal itu disampaikan Ny. Wardhany Sutjidra dalam podcast “Petuah Ngopi: Penegak Peraturan Daerah Ngobrol Pintar dan Inspiratif” yang digelar di Ruang Sekretariat PKK Buleleng, Selasa (28/4/2026).
Menurutnya, penanganan sampah tidak bisa terus bergantung pada pemerintah. Justru, solusi paling efektif harus dimulai dari rumah, melalui kebiasaan memilah sampah sejak awal.
“Kalau pemilahan dilakukan dari rumah, baik organik maupun anorganik, hingga 65 persen persoalan sampah sebenarnya sudah bisa diselesaikan di tingkat masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, melalui program PSBS yang dikenal dengan gerakan “Desaku Bersih Tanpa Mengotori Desa Lain”, masyarakat didorong mengelola sampah secara mandiri dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle). Sampah organik dapat diolah langsung di rumah, sementara sampah anorganik ditangani melalui sistem seperti TPS3R.
Namun di lapangan, tantangan belum sepenuhnya teratasi. Kebiasaan lama masyarakat yang masih mengandalkan pengangkutan sampah tanpa proses pemilahan dinilai menjadi penghambat utama.
“Ini bukan hanya soal fasilitas, tapi soal kesadaran dan karakter. Kalau pola pikir tidak berubah, persoalan sampah akan terus berulang,” tegasnya.
Dalam konteks ini, perempuan memiliki peran strategis. Sebagai pengelola rumah tangga, perempuan dinilai mampu membentuk kebiasaan keluarga, termasuk mengajarkan anak-anak tentang pentingnya memilah dan mengelola sampah dengan benar.
Momentum Hari Kartini pun dimanfaatkan untuk mendorong peran perempuan agar lebih aktif dalam menjaga lingkungan. Peran ibu rumah tangga, menurutnya, bukan hal kecil, melainkan fondasi penting dalam membangun budaya bersih.
“Perempuan adalah pendidik pertama di keluarga. Dari rumah yang disiplin mengelola sampah, akan lahir lingkungan yang bersih dan sehat,” katanya.
Selain isu lingkungan, dalam perbincangan tersebut juga disinggung transformasi layanan Posyandu yang kini berkembang menjadi layanan berbasis enam Standar Pelayanan Minimal (SPM). Layanan ini tidak hanya mencakup kesehatan, tetapi juga merambah pendidikan, pekerjaan umum, hingga ketertiban masyarakat.
Di sisi lain, PKK disebut tetap menjadi mitra strategis pemerintah dalam pemberdayaan keluarga. Melalui berbagai program yang langsung menyentuh masyarakat, PKK dinilai memiliki peran penting dalam membangun keluarga yang mandiri dan sejahtera.
Ke depan, ia berharap sinergi antara masyarakat dan pemerintah semakin kuat, terutama dalam menjaga kebersihan lingkungan dan memanfaatkan program-program yang telah disediakan.
“Buleleng yang bersih bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. Mulai dari rumah, mulai dari diri sendiri,” pungkasnya. (Smty)
Social Header