BULELENG, Baliberkabar.id – Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai memperketat kesiapsiagaan menghadapi ancaman wabah penyakit menular. Dinas Kesehatan setempat menggelar pertemuan pemetaan risiko penyakit infeksi emerging (PIE), Senin (4/5), sebagai langkah strategis membaca potensi ancaman sekaligus menguji kesiapan sistem kesehatan daerah.
Rapat yang berlangsung di Kantor Dinas Kesehatan Buleleng ini menjadi forum kedua sepanjang tahun 2026, dengan melibatkan lintas organisasi perangkat daerah (OPD) serta perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
Empat penyakit menjadi fokus utama dalam pemetaan kali ini, yakni COVID-19, flu burung (avian influenza), Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV), dan meningitis meningokokus yang dinilai memiliki potensi risiko tinggi terhadap kesehatan masyarakat.
Ketua Tim Kerja Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Buleleng, Nyoman Suardani, yang memimpin jalannya rapat, menegaskan bahwa pemetaan risiko bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan instrumen penting untuk memastikan daerah tidak lagi gagap saat menghadapi wabah.
“Setiap tahun kita ukur kesiapan. Pengalaman pandemi COVID-19 menjadi pelajaran mahal—kita tidak boleh lagi berada dalam posisi tidak siap ketika kasus muncul,” tegasnya.
Dari hasil pemaparan sementara, terungkap bahwa Buleleng masih menghadapi pekerjaan rumah, terutama pada aspek rencana kontingensi kesehatan. Kelemahan pada dokumen ini dinilai berdampak langsung terhadap efektivitas respons saat kondisi darurat terjadi.
“Rencana kontingensi itu menjadi panduan utama saat krisis. Kalau ini belum kuat, maka respons di lapangan juga tidak akan maksimal,” ujarnya.
Pemetaan risiko ini sendiri disusun berbasis data lintas sektor yang telah dihimpun sejak pertemuan sebelumnya pada Maret lalu. Analisis dilakukan dengan mengacu pada tiga indikator utama, yakni tingkat ancaman, kerentanan, dan kapasitas daerah.
Dari ketiga komponen tersebut, intervensi pemerintah akan difokuskan pada peningkatan kapasitas dan pengurangan kerentanan—dua aspek yang dinilai masih bisa diperkuat melalui kebijakan konkret.
Selain itu, faktor mobilitas masyarakat, khususnya jemaah haji dan umroh, turut menjadi perhatian serius. Pergerakan warga ke dan dari Arab Saudi dinilai berpotensi membawa risiko penyebaran penyakit seperti MERS-CoV dan meningitis meningokokus.
Tahun ini, tercatat sebanyak 109 jemaah haji reguler asal Buleleng akan diberangkatkan, belum termasuk jemaah umroh yang jumlahnya fluktuatif.
“Mobilitas ini harus diantisipasi. Ini bukan sekadar perjalanan ibadah, tapi juga memiliki dimensi kesehatan yang perlu diawasi,” kata Suardani.
Ke depan, dokumen pemetaan risiko yang telah disusun akan diunggah ke sistem Kementerian Kesehatan dan menjadi acuan bersama bagi seluruh OPD dalam menghadapi potensi wabah. Sementara itu, rencana kontingensi kesehatan disusun untuk jangka waktu tiga tahun sebagai panduan operasional saat kondisi darurat.
Dalam forum tersebut, peserta juga diminta aktif memberikan masukan agar dokumen yang dihasilkan tidak hanya normatif, tetapi benar-benar aplikatif di lapangan. (Smty)
Social Header