Kota Timika, Baliberkabar.id- Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kabupaten Mimika mempertanyakan arah pembangunan di Papua di tengah masifnya operasi industri tambang.
Kepala Bidang Agipro dan Media DPC GMNI Mimika, Bung Kafiar, mengatakan Kota Timika berdiri di atas paradoks. Di satu sisi menjadi pusat operasi PT Freeport Indonesia yang mengekstraksi tembaga, emas, dan perak. Di sisi lain, masyarakat adat pemilik hak wilayah masih berjibaku dengan keterbatasan akses pendidikan, lapangan kerja, dan kesejahteraan.
“Bung Karno pernah mengingatkan bahwa kemerdekaan sejati bukan sekadar pengibaran bendera, melainkan pembebasan manusia dari kemiskinan, kebodohan, dan penindasan,” kata Kafiar dalam keterangan tertulis, Kamis, 8 Mei 2026.
GMNI Mimika menilai ada jarak yang menganga antara kemajuan industri dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di tingkat komunitas adat. Pertanyaan yang harus dijawab pemangku kepentingan, kata dia, adalah sejauh mana putra-putri asli suku Amungme, Kamoro, dan komunitas lain menikmati manfaat substantif dari aktivitas industri di atas tanah mereka.
“Apakah kehadiran PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika telah benar-benar menjawab kebutuhan SDM dan hak pengelolaan SDA yang secara konstitusional adalah milik negara dan rakyatnya?” ujarnya.
Kafiar menyebut suara dari wilayah pesisir dan komunitas lokal kerap terpinggirkan. “Sumber daya alamnya dikeruk, sumber daya manusianya terpuruk, dan kesejahteraan manusianya terus dipertanyakan.”
Soroti Penembakan di Tembagapura
GMNI Mimika juga menyampaikan keprihatinan atas peristiwa penembakan terhadap warga sipil di Tembagapura, Mimika, Papua Tengah. Insiden itu dilaporkan menyebabkan enam warga sipil menjadi korban, termasuk balita dan anak perempuan yang tidak memiliki kaitan dengan konflik bersenjata.
“Ini tragedi kemanusiaan yang tidak dapat diabaikan oleh nurani bangsa,” kata Kafiar.
GMNI mendorong pemerintah, aparat keamanan, tokoh gereja, tokoh adat, dan tokoh masyarakat segera memastikan keselamatan warga, mempercepat evakuasi, memberikan pelayanan medis terbaik, serta melakukan penanganan secara transparan, hati-hati, adil, dan manusiawi.
Lima Rekomendasi GMNI Mimika
Berdasarkan analisis tersebut, DPC GMNI Kabupaten Mimika menyampaikan lima rekomendasi:
1. Pemerintah Pusat dan Daerah wajib memastikan skema bagi hasil industri ekstraktif berdampak nyata bagi peningkatan kualitas SDM masyarakat adat Mimika lewat beasiswa, pelatihan vokasional, dan penyerapan tenaga kerja lokal.
2. PT Freeport Indonesia dan mitra industri harus memprioritaskan program pengembangan kapasitas SDM lokal secara serius, terstruktur, dan berkelanjutan.
3. Aparat keamanan wajib mengedepankan pendekatan dialogis, humanis, dan berbasis HAM di wilayah operasi industri.
4. Investigasi independen, transparan, dan akuntabel atas insiden penembakan di Tembagapura harus segera dilaksanakan dengan melibatkan Komnas HAM, masyarakat adat, tokoh agama, dan lembaga independen.
5. Pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat sebagai pemilik hak wilayah harus diimplementasikan konsisten dalam setiap kebijakan pembangunan di Mimika.
“Papua membutuhkan damai. Papua membutuhkan perlindungan. Papua membutuhkan penghormatan terhadap martabat manusia,” kata Kafiar. “Jika kemajuan industri tidak diiringi kemajuan manusia, maka kita akan terus hidup dalam bayang-bayang kebimbangan: antara kemajuan yang terlihat dan keadilan yang belum dirasakan.”
Doa dan dukungan moral, kata dia, disampaikan kepada para korban, keluarga korban, dan seluruh masyarakat Tembagapura.
(D.Wahyudi)
Social Header