BULELENG, Baliberkabar.id – Upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Buleleng tidak hanya dilakukan melalui pembenahan sistem kerja, tetapi juga dengan memperkuat kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buleleng mulai memetakan kompetensi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), sebagai dasar penyusunan program pengembangan kapasitas ke depan.
Kepala BKPSDM Kabupaten Buleleng, I Made Dwi Adnyana, mengatakan pemetaan dilakukan melalui evaluasi Indeks Profesionalitas (IP) ASN. Hasil evaluasi tersebut menjadi acuan untuk mengetahui kebutuhan peningkatan kompetensi yang masih perlu diperkuat di masing-masing perangkat daerah.
"Dari hasil IP ASN itu kami dapat melihat secara jelas gap kompetensi yang masih ada. Data tersebut menjadi dasar dalam menyusun program pengembangan SDM aparatur agar lebih tepat sasaran," ujar Dwi Adnyana saat ditemui di sela pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I Tahun 2026 di Balai Diklat BKPSDM Provinsi Bali, Rabu (3/6/2026).
Menurutnya, peningkatan kompetensi ASN menjadi faktor penting dalam mendukung pelayanan publik yang profesional, responsif, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Karena itu, BKPSDM Buleleng tengah menyiapkan transformasi sistem pembelajaran aparatur melalui konsep Corporate University (CorpU) yang dikembangkan bersama Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI).
Melalui sistem tersebut, seluruh proses pembelajaran ASN akan diintegrasikan dalam satu kerangka pengembangan kompetensi yang terukur dan berkelanjutan. Program pelatihan nantinya tidak lagi berjalan secara parsial, melainkan disusun berdasarkan kebutuhan riil organisasi yang teridentifikasi dari hasil pemetaan kompetensi.
"Semua pola pembelajaran akan diintegrasikan di sana sehingga pengembangan kompetensi ASN bisa lebih efektif dan sesuai kebutuhan organisasi," jelasnya.
BKPSDM juga memastikan program peningkatan kapasitas aparatur menjangkau seluruh kategori ASN. Untuk PNS yang menduduki jabatan struktural, pengembangan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan kepemimpinan secara berjenjang, mulai dari Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA), Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP), hingga Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN).
Sementara bagi P3K yang baru bergabung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng, fokus utama saat ini adalah proses orientasi dan adaptasi kerja. Program tersebut bertujuan memberikan pemahaman mengenai tugas pokok, fungsi, serta budaya kerja birokrasi pemerintahan.
Tidak hanya itu, BKPSDM juga menyiapkan pola pengembangan khusus bagi ASN yang menduduki Jabatan Fungsional (JF). Mengingat setiap jabatan fungsional memiliki karakteristik dan kebutuhan kompetensi yang berbeda, materi pelatihan akan disesuaikan dengan bidang keahlian masing-masing.
Dwi Adnyana menegaskan seluruh program peningkatan kualitas ASN tersebut didukung melalui alokasi anggaran mandatory spending yang memang diperuntukkan bagi pengembangan kompetensi aparatur.
Ia memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara efektif dan akuntabel dengan mengedepankan prinsip kebutuhan organisasi, sehingga setiap pelatihan yang dilaksanakan benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kinerja ASN dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
"Mandatory spending ini akan kami optimalkan berdasarkan analisis kebutuhan yang nyata sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh organisasi maupun masyarakat sebagai penerima layanan publik," tegasnya.
Dengan langkah tersebut, BKPSDM Buleleng berharap kualitas ASN terus meningkat dan mampu menjawab tuntutan pelayanan publik yang semakin cepat, profesional, serta adaptif terhadap perkembangan zaman. (Smty)
Social Header