BALI BERKABAR — Perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus dibarengi dengan upaya meningkatkan mutu pelayanan di fasilitas kesehatan. Hingga 1 September 2026, sekitar 284,3 juta penduduk atau lebih dari 98,6 persen populasi Indonesia tercatat telah mendapatkan perlindungan melalui Program JKN.
Di tengah cakupan kepesertaan yang semakin luas tersebut, kualitas pelayanan menjadi perhatian BPJS Kesehatan. Fasilitas kesehatan tidak hanya dituntut mampu memberikan akses pengobatan, tetapi juga memastikan peserta memperoleh pelayanan sesuai kebutuhan medis dan memberikan hasil kesehatan yang optimal.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan peningkatan cakupan kepesertaan harus berjalan beriringan dengan peningkatan mutu layanan di fasilitas kesehatan.
“Tugas kita bukan hanya memastikan masyarakat terdaftar sebagai peserta, tetapi juga menjamin bahwa ketika membutuhkan pelayanan kesehatan, mereka memperoleh layanan yang bermutu serta perlindungan dari risiko finansial,” ujar Pujo dalam Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Tahun 2026, Selasa, 15 September 2026.
Menurutnya, semakin terbukanya akses layanan kesehatan terlihat dari jumlah fasilitas kesehatan yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Per 1 September 2026, tercatat 23.816 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 3.221 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), serta 7.180 sarana penunjang yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Besarnya pemanfaatan layanan tersebut juga beriringan dengan pembiayaan yang dikeluarkan BPJS Kesehatan. Sepanjang 2014 hingga 2025, BPJS Kesehatan telah membayarkan lebih dari Rp1.279,8 triliun kepada fasilitas kesehatan untuk pelayanan peserta JKN.
Pujo menekankan, transformasi pelayanan yang dibutuhkan bukan sekadar mengejar banyaknya pelayanan, melainkan memastikan peserta mendapatkan pelayanan yang tepat sesuai kondisi medisnya.
“Transformasi yang perlu kita bangun bersama adalah dari volume menuju value. Value-based care bukan tentang mengurangi pelayanan, tetapi memastikan peserta memperoleh pelayanan yang tepat, pada waktu yang tepat, sesuai kebutuhan medis, dengan hasil kesehatan yang terbaik,” katanya.
Komitmen fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan tersebut kemudian mendapat apresiasi melalui Seva Paramahita Award 2026. Penghargaan diberikan kepada sejumlah fasilitas kesehatan yang dinilai menunjukkan komitmen dan kinerja dalam pelayanan kepada peserta JKN.
Salah satu penerima penghargaan tingkat nasional itu berasal dari Bali. Klinik Pratama Ganesha Bali di Kabupaten Buleleng meraih Juara 1 kategori Klinik Pratama. Posisi berikutnya ditempati Klinik Dua Putri Jaya, Kabupaten Lampung Selatan, dan Klinik Pratama Bunda Patimah, Kota Medan.
Selain kategori Klinik Pratama, penghargaan juga diberikan kepada fasilitas kesehatan lain di berbagai daerah, mulai dari puskesmas, tempat praktik mandiri dokter dan dokter gigi, hingga rumah sakit kelas A, B, C, D, rumah sakit khusus, serta klinik utama.
Untuk kategori Rumah Sakit Kelas A, Juara 1 diraih RSUD Dr Soetomo Surabaya, Juara 2 Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto Jakarta Pusat, sedangkan Juara 3 diraih RSUP Prof. Dr. I G.N.G. Ngoerah Denpasar.
Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat, mengatakan perluasan akses JKN harus berjalan seimbang dengan peningkatan mutu dan keberlanjutan program. Fasilitas kesehatan, menurutnya, memiliki peran strategis karena menjadi tempat peserta memperoleh pelayanan secara langsung.
Pelayanan tersebut diharapkan mudah diakses, berkualitas, aman, cepat, dan berkeadilan. Penguatan tata kelola juga dinilai penting, termasuk transparansi, akuntabilitas, kepatuhan terhadap regulasi, pengelolaan risiko, serta perlindungan hak peserta.
Sementara itu, Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan, Maria Endang Sumiwi, menyebut JKN sebagai salah satu fondasi penting dalam pembangunan Indonesia. Karena itu, peserta perlu memperoleh pelayanan yang bermutu, aman, efisien, dan sesuai kebutuhan.
“Tidak ada sistem jaminan kesehatan yang kuat tanpa didukung fasilitas kesehatan yang kuat. Semangat gotong royong harus kita maknai sebagai kerja sama dan tanggung jawab yang jelas dari seluruh pihak,” tegas Maria.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Republik Indonesia, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, juga menegaskan pemerintah akan terus memperkuat Program JKN agar mampu memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.
Ia mengatakan keberlanjutan JKN membutuhkan kontribusi seluruh ekosistem, mulai dari pemerintah, peserta hingga fasilitas kesehatan. Penguatan layanan primer juga menjadi perhatian, terutama melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, ketersediaan obat serta bahan medis dan pemeriksaan penunjang di wilayah dengan keterbatasan akses.
Selain penghargaan fasilitas kesehatan, BPJS Kesehatan juga meluncurkan wajah baru Petugas BPJS SATU atau BPJS Siap Membantu. Langkah tersebut ditujukan untuk memperkuat pengalaman peserta dalam memperoleh informasi dan pendampingan ketika mengakses layanan kesehatan.
Di sisi pembiayaan, BPJS Kesehatan memperkuat koordinasi dengan Asuransi Kesehatan Tambahan melalui skema Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan (KAPJ). Skema ini memungkinkan peserta JKN yang memiliki asuransi kesehatan tambahan memperoleh manfaat kenaikan kelas perawatan melalui koordinasi pembiayaan, termasuk pengaturan sistem tagihan dan pembagian selisih biaya pelayanan.
Penghargaan tersebut sekaligus menempatkan sejumlah fasilitas kesehatan di Bali dalam daftar penerima apresiasi tingkat nasional. Selain Klinik Pratama Ganesha Bali di Buleleng yang menjadi Juara 1 kategori Klinik Pratama, RSUP Prof. Dr. I G.N.G. Ngoerah Denpasar tercatat sebagai Juara 3 kategori Rumah Sakit Kelas A.
Pada kategori Lomba Konten Edukasi JKN, RSUD Bangli juga meraih Juara 1 kategori FKRTL Pemerintah. (Hms)
Editor: Gede Sumertayasa, S.H.
Social Header